Kamis, 03 Desember 2020 |
News Room - Hukum

KPK Akui Punya Data Aliran Dana TPPU Wawan ke Rano Karno

Jumat, 06 Jan 2017 | 22:53 WIB Dibaca: 2748 Pengunjung

Juru Bicara KPK Febri Diansyah.*

JAKARTA, [NEWSmedia] - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengakui sudah memiliki data, informasi, dan bukti baru para pihak yang diduga menerima aliran uang dan aset tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari tersangka Komisaris Utama PT Bali Pasific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada Kamis (5/1/2017) kemarin penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi untuk TPPU Wawan. Mereka adalah Direktur PT Unggul Indah Cahaya Lioe Seng Tjin, Epi Surya (swasta), Siti HalimahaliasIim (eks Sekretaris mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah), Untung (notaris), serta Direktur PT Buana Wardana Utama sekaligus Bendahara PT BPP Cabang Serang Yayah Rodiah.

Dari lima saksi tersebut, ada satu yang tidak hadir. Febri mengungkapkan, penanganan kasus dugaan TPPU Wawan sudah berlangsung sekitar tiga tahun.

Selama kurun waktu tersebut, penyidik memperoleh informasi-informasi, data-data, dan bukti-bukti baru yang cukup signifikan, terutama terkait para penerima aliran uang dan aset Wawan.

"Ada fakta-fakta dan aliran dana dari TCW. Akan ditelusuri lebih lanjut siapa saja yang menerima dana tersebut," kata Febri saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.

Ia membenarkan, ada sejumlah aset dan uang yang disita penyidik secara langsung serta yang dikembalikan sejumlah penerima ke KPK.

Dari sekian banyak pihak yang diduga sebagai penerima aliran TPPU Wawan, kata Febri, tercantum nama Rano Karno selaku Wakil Bupati Tangerang dan Wakil Gubernur Banten saat itu dalam putusan kasus suap sidang sengketa Pilkada Lebak 2013 dan Pilgub Banten 2011 dengan terpidana Wawan.

Bahkan, lanjut Febri, ada bukti dan data yang sudah diterima penyidik terkait penerimaan tersebut. Belum lagi ditambah surat tertanggal 5 Oktober 2015 dan surat tertanggal 25 Oktober 2016 dari Wawan.

"Kalau dilihat surat tersebut, capnya sudah diterima KPK. Ada banyak nama yang muncul termasuk dalam TPPU TCW. Siapa pun nama itu akan kita proses dan kita ungkap sepanjang ada syarat bukti yang cukup," terangnya.

Febri mengungkapkan, pemeriksaan terhadap Yayah Rodiah sudah dilakukan berulang-ulang termasuk kemarin, karena yang bersangkutan punya informasi banyak terkait aliran dana Wawan. Terlebih lagi, KPK sudah menyita buku catatan pengeluaran uang yang dipegang Yayah termasuk kuitansi dan cek.

Menurut Febri, nama Rano muncul dalam penyidikan pencucian uang yang menjerat Wawan, salah satunya dari proyek Alat Kesehatan.

"Jadi siapapun nama itu akan kami ungkap, sepanjang ada bukti cukup di sana dan sepanjang ada pertimbangan lain penyidikan dan beban penanganan perkara di KPK," ujar Febri.

Ia memastikan, pengusutan terhadap siapa saja pihak yang diduga menerima aliran TPPU Wawan tidak bergantung pada asal partai atau ada tidaknya penyelenggaraan pilkada. Febri menjelaskan, proses politik di pilkada adalah hal yang berbeda dengan penanganan perkara yang dilakukan di KPK, sehingga KPK tidak akan terpengaruh dengan proses politik yang sedang berjalan.

"Jika memang bukti permulaan yang cukup sudah didapatkan, maka kemungkinan untuk meningkatkan status penyelenggara negara ke penyidikan itu dapat dilakukan. Proses itulah yang dipastikan di dalam tahapan yang ada di KPK," terangnya.

Sementara terkait para anggota DPRD Banten serta pihak lain yang sudah mengembalikan aset ke KPK juga masih dalam kategori pengusutan. Pengembalian penerimaan menurut Febri belum tentu menghilangkan pidana. Sebab sesuai Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor, jelas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana.

Para penerima aliran uang atau aset dari Wawan, siapa pun dia, lanjut Febri, akan dilihat apakah ada transaksional, niat, dan keaktifannya.

"Ini untuk penerapan gratifikasi atau suap pasif atau pasal lain. Jadi, akan didalami lebih lanjut setelah penyidikan TCW selesai. Penyidik masih fokus ke TPPU yang cukup makan waktu. Kami akan intensifkan itu," paparnya.

Febri menambahkan, kalau melihat ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor, penyelenggara negara yang diduga menerima bisa masuk dalam ketentuan pasal 12B dan pasal 12C kalau sifatnya gratifikasi. Penerapan pasal tersebut tidak memerlukan atau tidak mengharuskan ada transaksional.

Badrul Munir selaku kuasa hukum Rano Karno belum memberikan tanggapan atas pemeriksaan Yayah Rodiah terkait dengan dugaan aliran uang ke Rano dalam kasus TPPU Wawan, dan langkah KPK melakukan pengusutan aliran uang atau aset Wawan.

Namun, beberapa waktu lalu Badrul pernah menyatakan bahwa seorang saksi boleh berujar apa pun, termasuk yang disampaikan Yayah Rodiah dalam sidang dan putusan Wawan.

"Tapi kan penyelidik dan penyidik KPK punya data mana yang ditindaklanjuti mana yang hanya kata-katanya atau mana keterangan sepihak yang tidak jelas," tandas Badrul. [sindo/ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

KPK Akui Punya Data Aliran Dana TPPU Wawan ke Rano Karno
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top