Sabtu, 26 Mei 2018 |
News Room - Pemerintahan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Dapat Opini WDP

Jumat, 02 Jun 2017 | 13:09 WIB Dibaca: 731 Pengunjung

Penyerahan opini WDP ke Pemkot Serang di Kantor BPK Provinsi Banten, Jumat (2/6/2017)

SERANG, [NEWSmedia] – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Banten menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Serang tahun 2016. Atas laporan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP.

Menurut Kepala BPK Perwakilan Banten, T. Ipoeng Andjar Wasita, berdasarkan hasil penilaian BPK pada tahun 2016, di Kota Serang masih banyak yang harus ditindaklanjuti terkait temuan pada tahun sebelumnya.

"Masih masalah klasik yaitu penyajian aset. Terutama penyajian nilai dan keberadaannya," kata T. Ipoeng Andjar Wasita di Jalan Palka, Palima, Serang, Jumat (2/6/2017)

Opini WDP diberikan karena pada 2016, pihak pemerintah kota tidak menindaklanjuti pengecualian -pengecualian atas pengelolaan keuangan di tahun 2015. Beberapa hal seperti penyajian nilai aset dan keberadaannya masih belum wajar.

"Yang harus ditindaklanjuti adalah diantaranya aset tetap sebanyak 2.669 masih disajikan dengan nilai Rp.1,00 dan Rp0,00 sebanyak 18 bidang tanah dengan luas 200.775 meter persegi belum dilakukan penilaian," tuturnya.

Lebih lanjut Ipoeng mengatakan, bahwa sebanyak 66 bidang dengan nilai Rp1,00 luas 681.582 meter persegi belum dilakukan penilaian, sebanyak 23 ruas jalan yang masih menjadi kewenangan Pemkot Serang.

"Selain itu, penyusutan atas 43.678 aset tetap tidak menggunakan nilai historis maupun nilai perolehan aset tetap," ujar Ipoeng.

Aset Pasar Lama dan Pasar Kepandaian belum dicatat sebagai aset kemitraan dengan pihak ke tiga. Serta aset kemitraan pasar Rau belum dicatat sesuai ketentuan SAP.

Selain itu, keterlambatan penyerahan penilaian BPK atas Kota Serang, kata Ipoeng, dikarenakan Pemkot Serang  baru menyerahkan laporan pada 6 April lalu.

“Kota Serang terlambat menyerahkan berkas, sekarang masih proses (pemeriksaan). Kami belum berwenang memberikan informasi. Sepanjang belum diberikan kami tidak boleh memberitahukan ke publik,” katanya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, lanjut Ipoeng bertujuan untuk memberikan opini atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajiban atas Laporan Keuangan yang didasarkan pada empat kriteria.

"Pertama, kesesuaian dengan standar akuntansi, kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan terakhir efektifitas sistem pengendalian intern," kata Ipoeng.

Menanggapi hal tersebut Wakil Wali Kota Serang, Sulkhi Khoir menjelaskan, pencatatan aset merupakan kendala utama.

"Peralihan aset dari Pemkab Serang ini yang kami masih kesulitan, kita juga sudah siapkan Tim untuk membantu kami melakukan inventarisasi aset," pungkasnya.

Berikut hasil keseluruhan pemeriksaan BPK atas LKPD pada tujuh kabupaten/ kota di Banten:

1. Kabupaten Lebak mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Kabupaten Pandeglang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3. Kabupaten Serang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4. Kabupaten Tangerang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5. Kota Cilegon mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6. Kota Tangerang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7. Kota Tangsel mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8. Kota Serang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). [Ahi/Red]

Penulis: Ahmad Hifni | Red
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

LAINNYA

Ribuan Pesantren di Banten Diguyur Rp20 Juta
Sabtu, 26 Mei 2018 | 11:29 WIB
Ribuan Pesantren di Banten Diguyur Rp20 Juta
Cek Harga Bahan Pangan Jelang Akhir Pekan
Sabtu, 26 Mei 2018 | 07:05 WIB
Cek Harga Bahan Pangan Jelang Akhir Pekan

KOMENTAR

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang Dapat Opini WDP
POLRES SERANG KOTA NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top