Kamis, 15 November 2018 |
News Community

Kongres Pokja Wartawan Banten Deadlock! Begini Kronologinya

Jumat, 26 Mei 2017 | 09:10 WIB Dibaca: 762 Pengunjung

Suasana pembukaan Kongres IV Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten di Aula Bappeda Banten, sebelum diputuskan ditunda, Kamis (25/5/2017). (Foto: inilahbanten)

SERANG, [NEWSmedia] - Kongres IV Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten yang rencananya dilaksanakan Kamis (25/5/2017) tidak berjalan lancar. Kegiatan tersebut terpaksa ditunda karena diputuskan telah melanggar pedoman organisasi.

Awalnya, acara pembukaan Kongres yang memilih Ketua dan Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten itu berjalan lancar.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari, serta Ketua DPRD Banten, Asep Rahmatullah pun sempat hadir dalam acara yang digelar di Aula Kantor Bappeda Provinsi Banten.

Situasi mulai berubah setelah agenda Kongres akan dimulai. Ketika itu, salah seorang anggota Pokja bernama Dian Sucitra melakukan interupsi, mempertanyakan legal standing dari pelaksanaan kongres tersebut.

Ia menyatakan bahwa kegiatan yang dinamakan Kongres IV Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten ini cacat hukum. Sebab, berdasarkan ketentuan AD/ART Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Kongres merupakan kekuasaan tertinggi organisasi, seharusnya diadakan sekali dalam dua tahun.

“Kita ketahui bersama, M Ruyani sebagai ketua periode 2014-2016 sudah habis masa jabatannya sejak November 2016 lalu. Ini sudah lewat waktu hampir setengah tahun, kenapa (kongres-red) baru dilakukan sekarang, ini melanggar AD/ART,” kata Dian Sucitra.

Ia menjelaskan, aturan pelaksanaan Kongres tertuang dalam ketentuan AD/ART Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, yakni pada BAB VI, yang menyebutkan bahwa Kongres diadakan sekali dalam dua tahun dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

“Teman-teman, jadi apakah yang dilakukan saat ini kongres atau bukan?” ucap Dian bertanya kepada forum.

Ia pun menegaskan proses Kongres yang dilakukan kepanitiaan Angga, Deni Saprol dkk dianggap tidak sesuai dengan ketentuan AD/ART Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten. Sebab, kepanitiaan Kongres tersebut dibentuk atau ditunjuk oleh ketua yang sudah demisioner yakni M Ruyani.

“Sementara diketahui Ruyani sudah tidak memiliki kewenangan karena sudah habis masa bhaktinya terhitung sejak November 2016 lalu,” terang Dian.

Dari interupsi tersebut, forum menjadi menghangat. Sejumlah peserta yang pro terhadap pelaksanaan Kongres meminta kegiatan ini tetap dilaksanakan. Adu argumentasi pun tidak terbendung dan tidak mencapai kesepakatan.

Akhirnya, para Dewan Penasehat ‘turun tangan’ menengahi pihak-pihak yang pro-kontra, agar melakukan dialog. Adapun hasil dialog antara kedua pihak yang pro dan kontra dengan dewan penasehat, memutuskan bahwa Kongres ke-IV Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten ditunda.

Sementara kepengurusan organisasi Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten yang sudah habis masa bhaktinya sejak November 2016, diambil alih oleh Dewan Penasihat. Mereka membentuk tim caretaker yang terdiri dari lima orang dari unsur Dewan Penasihat, yakni Izul Jazuli, Wisnu Bangun, Edi Santosa, Krisna Widi Aria, dan Adam Adhary.

“Dewan penasihat mengambil alih kepengurusan (caretaker), kemudian selanjutnya  akan membentuk panitia pemilihan untuk kongres yang akan datang,” kata salah seorang Dewan Pensehat/Tim Caretaker, Edi Santosa.

Ia menjelaskan, dewan penasihat menyepakati untuk ditundanya kongres saat ini dan akan dilakukan pemilihan kembali panitia untuk melaksanakan kongres yang akan datang. “Langkah ini diambil sebagai jalan tengah agar tidak ada yang terlukai hatinya para wartawan atau anggota pokja,” ujar Edi Santosa.

Ia berharap, seluruh anggota Pokja serta wartawan yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten bisa bersatu kembali demi kebaikan bersama dan keberlangsungan organisasi ke depan. “Ayo lah kita tetap guyub,” tutur Edi.

Kecurangan Proses Verifikasi

Sementara itu, Batur Parisi, salah seorang anggota memprotes tahapan pra Kongres IV Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, terutama pada saat verifikasi syarat calon pemilih. Batur mengungkapkan pada Kongres 2014 lalu dirinya masih memiliki hak suara, namun saat ini dinyatakan tidak lolos verifikasi.

“Padahal saya juga mempunyai hak (masih bertugas menjadi wartawan di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten),” katanya.

Senada disampaikan anggota Pokja lainnya, Wajid Nuad. Ia mengungkapkan adanya proses verifikasi yang tidak fair oleh panitia yang dibentuk oleh M Ruyani. “Ada yang mereka loloskan, ada yang digugurkan. Mereka selalu berdalih mengacu AD/ART, padahal mereka langgar itu AD/ART. Mau apa sih sampai begitu,” tuturnya. [ibc/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Kongres Pokja Wartawan Banten Deadlock! Begini Kronologinya
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top