Jumat, 16 November 2018 |
News Room - Pemerintahan

Komitmen Keterbukaan Informasi Pemprov Banten Masih Perlu Diuji

Selasa, 20 Des 2016 | 20:53 WIB Dibaca: 1021 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah Provinsi Banten menempati peringkat ke-4 dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2016. Peringkat itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya menempatkan Banten di posisi ke-8.

Direktur Eksekutif Barisan Rakyat untuk Transparansi Banten, Mahesa Apriandi mengatakan, komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam keterbukaan informasi, masih perlu diuji. Pasalnya, sampai hari ini masih banyak instansi yang masih menutup akses informasi.

“Melihat kondisi hari ini, bahwa tingkat kesadaran badan publik (instansi) di Pemprov Banten masih rendah. Saat masyarakat mengajukan sebuah permohonan informasi, mereka memang menjawab, tapi ada jawaban-jawaban yang pada poinnya, justru tidak memberikan informasi,” kata Mahesa dalam siaran pers yang diterima NEWSmedia, Selasa (20/12/2016).

Berita terkait: Prestasi Keterbukaan Informasi Pemprov Banten Kalahkan DKI

Mahesa mengungkapkan, masih ada informasi yang ditutupi ketika masyarakat mengajukan permohonan informasi. Alasannya, bahwa informasi yang dimohon adalah suatu informasi yang dianggap rahasia.

“Ketika bicara transparansi anggaran misalnya, pemerintah enggan membuka informasi, dengan alasan masih dalam proses pelaksanaan,” ujar Mahesa.

Selain itu, masalah penting yang perlu disikapi dalam keterbukaan informasi adalah mengenai waktu permohonan informasi yang dalam aturannya hanya memiliki jangka waktu 10 hari kerja. Artinya, pemohon hanya memiliki waktu 10 hari untuk mengajukan keberatan atas informasi yang diberikan.

“Seringnya mereka (instansi yang dimohonkan informasi) memperlambat atau mengulur waktu untuk memberikan informasi. Jadi pemohon tidak bisa lagi mengajukan keberatan, karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan,” ungkapnya.

Mahesa pun mencontohkan masalah keterbukaan informasi dalam urusan investasi. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui perizinan investasi yang diurus pemerintah, seperti izin Amdal untuk sebuah perusahaan. Dalam urusan tersebut, pemerintah terkadang menutup akses informasi.

“Saat mengajukan permohonan informasi soal keberadaan perusahaan, misalnya soal perizinan. Pihak pemerintah masih menganggap itu sebuah informasi yang dirahasiakan. Padahal, terkait persoalan lingkungan, masyarakat harus tahu perusahaan baru di daerahnya, apakah sudah punya kelengkapan dokumen. Jadi investasi tidak merugikan masyarakat,” paparnya.

Mahesa juga mengkritisi tolak ukur pencapaian prestasi dalam keterbukaan informasi. “Pemprov Banten naik peringkat dari delapan menjadi ke-empat, tolak ukurnya apa? Jangan sampai ini jadi pencitraan, dan hanya kemasan luar,” ucapnya.

Dalam hal ini, Mahesa meminta Komisi Informasi Provinsi Banten untuk lebih fokus lagi terhadap keberadaan PPID di setiap instansi yang menjadi ujung tombak penyedia informasi. “Di Pemprov Banten kan belum semua memiliki PPID. Ke depan harus dimaksimalkan,” pintanya.

Menurut Komisioner KI Banten Ade Jahran, indikator penganugerahan keterbukaan informasi ini dilihat berdasarkan penyediaan informasi publik dan penyebarannya, serta akses warga dalam memperoleh informasi.

“PPID utama di Pemprov Banten cukup bagus. Kami berharap ke depan bisa lebih baik lagi dan terbuka. Ada atau tidak ada pemeringkatan, Pemprov Banten harus tetap terbuka,” katanya.

Sementara itu, Asda II Pemprov Banten Eneng Nurcahyati mengakui, saat ini sarana pendukung dan SDM di PPID Pemprov Banten masih perlu ditingkatkan kemampuannya. “Kami juga terus membenahi PPID utama maupun PPID Pembantu yang ada di masing-masing SKPD,” ujarnya.

Meski demikian, Eneng mengaku bersyukur karena peringkat Pemprov Banten lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Ia pun memberikan apresiasi atas upaya dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Banten yang terus melakukan perbaikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. [idr]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Komitmen Keterbukaan Informasi Pemprov Banten Masih Perlu Diuji

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top