Jumat, 07 Agustus 2020 |
News Room

Komisi II DPRD Kota Serang Soal JPS: Tidak Ada Permainan!

Jumat, 08 Mei 2020 | 16:53 WIB Dibaca: 392 Pengunjung

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto.*

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Pujiyanto memastikan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disoal oleh masyarakat, telah sesuai dengan yang dianggarkan. 

Menurutnya, nominal Rp200 ribu dalam bentuk sembako tersebut, bukanlah nominal utuh yang diterima oleh masyarakat, melainkan besaran angka yang dianggarkan untuk belanja sembako yang harganya di masa pandemi ini bisa saja mengalami perubahan. 

"Jadi anggaran itu, bukan seolah-olah nilai bantuannya. Itu (Rp200 ribu), anggarannya yang dianggarkan. Jadi masyarakat harus tahu alurnya dulu sebelum membuat narasi yang multi tafsir. Itu ada pagu anggarannya," kata Pujiyanto, Kamis (7/5/2020) malam. 

Ia mengungkapkan, di masa pandemi ini berbagai macam harga bisa melonjak dua kali lipat bahkan lebih, bahkan ia mencontohkan harga masker yang sebelumnya Rp80 ribu/ box sekarang harganya bisa berkali-kali lipat.

"Saya pastikan, itu tidak ada (permainan-red). Sejauh ini saya bersama rekan-rekan di Komisi II terus melakukan monitoring dan pengawasan, terkait penganggaran dan penggunaannya. Jika memang ada penyalahgunaan, saya akan dorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk tegas memberikan tindakan, dan sepenuhnya kita serahkan kepada lembaga yang berwenang," tambahnya.

Dirinya juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Kota Serang, yang dalam hal ini sudah mampu mengakomodir masyarakat yang terkena dampak sosial dengan capaian kuota sebanyak 50 ribu KK.

"Kalo dihitung dari rata-rata (jumlah penerima bansos), dibandingkan dengan kabupaten/ kota lain, Kota Serang ini salah satu yang terbesar volumenya dalam mengakomodir masyarakat ditingkat RT, yang rata-rata itu mencapai 24 KK per satu RT. Sementara untuk kabupaten/kota lainnya, belum mencapai sampai 24 itu," ujarnya. 

Dan untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan namun belum terakomodir dari kuota 50 ribu, lanjut Pujiyanto, dirinya bersama mitra kerja Komisi II, sudah memikirkan hal tersebut dengan membentuk buffer stock (stok cadangan). 

"Ada juga masyarakat yang betul-betul membutuhkan, tapi belum terakomodir dari kuota 50 ribu itu. Jadi itu yang dipikirkan oleh saya, bukan soal tentang harga satuan. Jika memang bantuan dalam bentuk sembako dianggap bermasalah, formula barunya mungkin bisa diganti dengan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Akan tetapi, kalau dengan bantuan langsung tunai, apakah bisa menjamin, masyarakat yang diberikan bantuan langsung akan membelikan sembako untuk bisa bertahan hidup? Bisa saja masyarakat tidak membelikan sembako, dan nanti kalau masyarakat kelaparan, lagi-lagi yang disalahkan pemerintah. Maka ini perlu ada kajian bersama," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Komisi II DPRD Kota Serang Soal JPS: Tidak Ada Permainan!

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top