Selasa, 04 Agustus 2020 |
News Room - Pemerintahan

Komisi ASN Nyatakan Sekda Banten Melanggar Kode Etik

Jumat, 23 Feb 2018 | 12:29 WIB Dibaca: 935 Pengunjung

Sekda Banten, Ranta Soeharta saat mendaftar sebagai Bakal Calon Wali Kota Serang di Partai NasDem Kota Serang (Foto: Ist).*

SERANG, [NEWSmedia] - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memastikan bahwa Sekretaris Daerah Banten Ranta Soeharta telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 terkait safari politiknya untuk mengikuti Pilkada Kota Serang beberapa waktu lalu.

Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Pendidikan KASN, Sumardi menyatakan, Ranta Soeharta sebagai Sekda Banten telah dinyatakan melanggar kode etik sebagai ASN. Bahkan pihaknya telah menyampaikan laporan rekomendasi pelanggaran pejabat tinggi pratama itu ke pimpinan KASN.

“Ya ada pelanggaran terhadap kode etik ASN, laporan rekomendasinya sedang naik ke pimpinan,” kata Sumardi, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jumat (23/2/2018).

Ia menjelaskan,  mengacu pada PP 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, pihaknya hanya memberikan sanksi moral secara tertulis yang akan direkomendasikan ke Gubernur Banten.

“Sanksi moral secara tertulis sesuai dengan PP 42 tahun 2004. Sanksi yang memberikan gubernur. KASN (hanya) memberi rekomendasi saja ke gubernur, nanti Pak Gubernur yang memberikan sanksi," tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (IRDP), Nana Subhana mengaku, dirinya kecewa terkait sanksi yang diberikan oleh KASN kepada Ranta. Padahal menurutnya, Surat Edaran (SE) Kemenpan RB sudah mengatur tegas soal ASN yang terlibat dalam politik praktis.

“Bagi kami peringatan tertulis yang dikeluarkan KASN meniadi tidak seimbang. Walau pun kecewa kami tetap menghargai apa yg dilakukan KASN. Intinya kami jadi tahu bahwa memang Sekda Banten benar melanggar,” kata Nana.

Ia juga berharap, proses penindakan yang dilakukan KASN terhadap Sekda Banten harus transparan dan Kemendagri yang memiliki kewenangan membentuk majelis kode etik, penting untuk bersikap.

“Kemenpan-RB juga harus bertanggungiawab atas surat edaran yang dikeluarkannya tanggal 27 Desember 2017 yang ielas-jelas melarang ASN mendekati parpol untuk kepentingan pencalonan,” pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Komisi ASN Nyatakan Sekda Banten Melanggar Kode Etik
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top