Rabu, 28 Oktober 2020 |
News Room - Pendidikan - News Community

KMPPT Temukan Permasalahan PPDB di Kota Tangsel

Kamis, 13 Jul 2017 | 21:08 WIB Dibaca: 732 Pengunjung

ilustrasi.*

TANGSEL, [NEWSmedia] - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan, diduga telah dimanipulasi dan terjadi adanya pungutan liar di jenjang Sekolah Dasar (SD)

Hal tersebut disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan Tangerang (KMPPT) saat menggelar konferensi pers tentang hasil temuan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Tangerang Selatan, Pamulang Barat, Kamis (13/7/2017).

Beberapa hasil yang ditemukan oleh koalisi ini dalam pelaksanaan PPDB di Kota Tangsel terdiri dari beberapa poin. Antara lain adanya pungutan liar dan proses seleksi serta jumlah kuota yang tidak terbuka untuk jenjang Sekolah Dasar (SD).

"Temuan kami pada SDN Pondok Benda dan SDN Pondok Aren 4, sekolah meminta pembayaran dengan dalih sumbangan kepada wali murid yang anaknya belum berusia 7 tahun, sebagai prasyaratan agar anak tersebut bisa diterima oleh sekolah," ujar Ketua TRUTH, Oki Anda Sawaludin.

Oki menambahkan, padahal dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 pasal 5 Ayat 1 poin a menjelaskan, calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik, dan pada poin b tertulis calon peserta didik baru berusia poling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

Sedangkan temuan kedua untuk PPDB tingkat SD, ditemukan adanya ketidakterbukaan dalam proses seleksi. "Wali murid tidak dapat melihat informasi peserta yang mendaftar dan indikator penilaian juga tidak jelas. Dengan tertutupnya informasi tersebut kami tidak dapat melihat objektivitas penilaian yang diberikan sekolah," jelas Oki.

Selain itu KMPPT juga menemukan adanya permasalahan dalam PPDB tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tangerang Selatan. Antara lain server pendaftaran PPDB yang sering error. "Kami menyayangkan hal ini bisa terjadi di kota yang memiliki moto Cerdas dan Modern, dan juga sudah menerapkan konsep smart city," ujar Oki.

Permasalahan lain yang muncul juga terkait Kartu Keluarga (KK) yang kerap bermasalah. "Permasalahan yang banyak dihadapi antara lain adalah Nomor Induk Karyawan (NIK) yang salah dan KK yang sudah kedaluarsa sehingga harus diperbaharui," imbuh Oki.

Indikator dan pembobotan penilaian menurut Oki sangat tidak jelas. "Karena ketidakterbukaan tersebut kami meragukan objektivitas dalam memberikan penilaian. "Kami menduga adanya penyimpangan/transaksional saat memberikan penilaian. Serta meragukan metode perhitungan nilai yang digunakan oleh panitia," katanya.

Untuk diketahui, KMPPT sendiri merupakan gabungan dari Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH), Korps-HMI Wati Komisariat Pamulang, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMA AKSI), Komunitas Peduli Bangsaku, dan Ikatan Alumni Sekolah Antikorupsi Tangerang. [Red/Rep]

Penulis: Red/rep
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

KMPPT Temukan Permasalahan PPDB di Kota Tangsel
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top