Senin, 10 Agustus 2020 |
News Room

Ketua Dewan Setuju Soal Reklamasi di Perairan Banten, Asal...

Rabu, 18 Okt 2017 | 07:48 WIB Dibaca: 688 Pengunjung

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah. (Dok NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Asep Rahmatullah mengungkapkan, dirinya setuju dengan rencana pengerukan pasir di perairan Banten untuk reklamasi 17 Pulau di Jakarta.

Yang penting, menurut Asep, perusahaan yang melakukan izin pengerukan di perairan Banten tersebut tidak melanggar aturan dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar.

"Pada prinsipnya, siapapun yang mengajukan permohonan ijin eksplorasi dan eksploitasi kan melalui tahapan, artinya selama perusahaan itu sudah memenuhi syarat dan tidak ada aturan yang dilanggar dari sisi mana kita melarang itu, selama itu memenuhi kriteria dan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan, ya sah sah saja," kata Asep saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/10/2017).

Meski demikian, Pemrov Banten belum bisa memberikan izin terkait hal tersebut, lantaran pihaknya belum mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Perda tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil belum dibahas antara eksekutif dan legislatif, artinya selama memang sudah dipenuhi dan tidak melabrak aturan, ya saya rasa tidak ada kewenangan untuk dilarang," jelasnya.

BACA JUGA: Soal Reklamasi di Perairan Banten, Wagub Andika: Saya Tidak Setuju!

Ia mengungkapkan, ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan oleh masyarakat Banten apabila pemerintah memberikan izin terhadap pengerukan pasir, salah satunya dari pihak perijinan dan pajak hasil pasir tersebut.

"Itu diluar CSR, artinya tinggal dibuat regulasinya, silahkan pemanfaatan ini jadi keuntungan buat masyarakat Banten, misalnya CSR nya buat bangun jalan, sekolah, ruang terbuka hijau, agar masyarakat juga merasakan manfaatnya," ungkapnya.

Meski ada beberapa masyarakat yang menolak, Ia menilai, hal itu terjadi karena kurang adanya pemahaman secara komprehensif dari masyarakat terkait hal tersebut.

"Makanya, sesuai UU 23 terbaru itu, dari 0-14 mil bibir pantai merupakan kewenangan provinsi, artinya kan engga mungkin penambangan dilakukan satu mil dibibir pantai, jelas merusak laut tapi kan kalau sudah lebih dari 10 sampai 20 mil, nelayan juga engga bakal nyampe situ, paling juga berapa mil, artinya pemahaman itu perlu disampaikan," pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Ketua Dewan Setuju Soal Reklamasi di Perairan Banten, Asal...
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top