Kamis, 29 Oktober 2020 |
News Room

Kesadaran Masyarakat Banten Dalam Mengikuti 'Tax Amnesty' Masih Rendah

Senin, 17 Apr 2017 | 14:35 WIB Dibaca: 1162 Pengunjung

jumpa pers di Kantor Dirjen Pajak Banten, Senin (17/4/2017).

SERANG, [NEWSmedia] - Jumlah total wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah WP di Provinsi Banten sebanyak 2.4 juta WP.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, Catur Rini Widosari mengatakan, untuk wilayah Provinsi Banten jumlah sadar wajib pajak masih rendah, hal itu terlihat dari total penduduk Banten yang saat ini berjumlah 2 juta orang, namun hanya 20 persen saja yang membayar pajak.

“Antusiasme masyarakat Banten dalam membayar pajak memang kecil, begitu juga yang mengikuti program Tax Amnesty. Kalau ditanya apakah saya kecewa, ya pasti kecewa,” kata Rini saat menggelar jumpa pers di Kantor Dirjen Pajak Banten, Senin (17/4/2017).

Uang tebusan dari hasil program amnesti pajak di wilayah Provinsi Banten mencapai 2,8 triliun. Perolehan tersebut telah memperhitungkan penerimaan amnesti pajak yang telah direkonsiliasi untuk penerimaan surat pernyataan harta (SPH).

Total perolehan tebusan amnesti pajak KPP Madya Tangerang adalah Rp176,37 miliar, KPP Pratama Tangerang Timur Rp424,67 miliar, KPP Pratama Tangerang Barat Rp419,2 miliar, KPP Pratama Kosambi Rp166,11 miliar, KPP Pratama Cikupa Rp706,12 miliar, KPP Pratama Tigaraksa Rp29,43 miliar, KPP Pratama Pondok Aren Rp355,85 miliar, KPP Pratama Serpong Rp361,43 miliar, KPP Pratama Pandeglang Rp42,01 miliar, KPP Pratama Serang Rp79,92 miliar, KPP Pratama Cilegon Rp58,84 miliar.

"Secara keseluruhan, Amnesti Pajak di Banten telah dilaksanakan dengan baik, tertib dan aman serta diikuti oleh 47.295 pemohon amnesti pajak," kata Rini.

Ia mengatakan, pada Bulan April ini, masih terdapat hajatan besar DJP Kanwil Banten, yakni penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yang berdasarkan SK: Kep-87/PJ/2017 telah ditetapkan untuk tidak dikenakan sanksi denda keterlambatan penyampaian SPT hingga tanggal 21 April 2017 serta penyampaian SPT tahunan wajib pajak badan hingga 30 April 2017.

"Kanwil DJP Banten mengingatkan bahwa penyampaian SPT tahunan ini juga diharapkan telah sesuai dengan SPH pada pengajuan amnesti pajak," tuturnya.

Ia juga berharap, penyampaian SPT tahunan 2016 sesuai profil harta dan penghasilan yang telah disampaikan dalam SPH program amnesti pajak dan tidak diperbolehkan melakukan pergeseran laba dan penghasilan kena pajak dari wajib pajak badan ke wajib pajak orang pribadi.

"Pada dasarnya, pemilik perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha atas nama pribadi sebagai wajib pajak orang pribadi, melainkan melalui perusahaannya," pungkasnya. [Ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Kesadaran Masyarakat Banten Dalam Mengikuti 'Tax Amnesty' Masih Rendah
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top