Sabtu, 25 November 2017 |
News Room - Politik - Banten Memilih

Kemenangan Wahidin-Andika di Pilkada Banten Tak Bisa Digugat ke MK

Senin, 20 Feb 2017 | 06:31 WIB Dibaca: 8694 Pengunjung

Wahidin Halim dan Andika Hazrumy. (Repro foto Azie Banten Expres)

SERANG, [NEWSmedia] - Hasil akhir penghitungan suara Pilkada Banten berdasarkan real count KPU sudah selesai 100 persen. Pasangan calon Wahidin Halim-Andika Hazrumy berhasil unggul dari pasangan petahana Rano Karno-Embay Mulya Syarief.

Pada Minggu (19/2/2017) sekitar pukul 20.00 WIB, seluruh data penghitungan dari 16.540 TPS se-Provinsi Banten sudah masuk. Hasilnya, pasangan nomor urut satu Wahidin-Andika mendapatkan 2.405.603 suara (50,93%).

Sementara pasangan Rano-Embay memperoleh 2.317.766 suara (49,07%). Selisih suara antara WH-Andika dengan Rano-Embay sebanyak 87.837 suara (1,86%). Pengguna hak pilih pada Pilkada Banten 2017 sebanyak 4.874.668 pemilih dari jumlah DPT 7.732.493 pemilih, dengan total suara sah 4.704.398 suara dan suara tidak sah 124.411 pemilih.

Dengan hasil tersebut, dipastikan Pilkada Banten 2017 dimenangkan pasangan calon nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy. Namun, proses pilkada belum selesai, karena masih ada tahapan di antaranya pleno rekapitulasi oleh KPU kabupaten dan kota serta KPU provinsi.

Baca juga: Kemenangan Telak WH-Andika di Kota Tangerang Dinilai Wajar, Ini Penjelasannya

Selain itu, kemenangan pasangan WH-Andika di Pilkada Banten 2017 juga diperkirakan akan tertunda sementara. Sebab pasangan Rano-Embay rencananya akan mengajukan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi, hasil Pilkada Banten 2017 yang dimenangkan pasangan WH-Andika dengan selisih 1,86 persen tidak bisa digugat ke MK. "Selisihnya 1,8 persen, jadi tak bisa dibawa ke MK, karena selisih maksimal 1 persen adalah 1 persen dikali suara terbanyak, yakni sekitar 24 ribuan. Dan faktanya, hasil Pilkada Banten ini selisihnya 80 ribuan. Jadinya permohonan pemohon bisa ditolak,” kata Ismail Fahmi, pengamat hukum kepada wartawan, Minggu (19/2/2017).

Ismail mendasarkan pendapatnya tersebut pada Pasal 158 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dijelaskan di dalam ayat (1), peserta pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selisih 2 % suara untuk penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa

- Selisih 1,5 % suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 2.000.000 jiwa

- Selisih 1 % suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 6.000.000 sampai 12 juta jiwa

- Selisih 0,5 % suara untuk penduduk berjumlah lebih dari 12 juta jiwa.

"Merujuk pada data KPU, jumlah DPT Pilkada Banten 2017 sebanyak 7.734.485. Sementara jumlah Penduduk Banten 11.452.491 jiwa,” terang Ismail.

Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi juga mengatakan, ketentuan tersebut sudah diatur dalam Perma MK No 1 Tahun 2015 Pasal 6 huruf c, di mana persyaratan perbedaan hanya 1%.

Baca juga: Hasil Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Banten, WH-Andika Tetap Kalahkan Rano-Embay

“Ada selisih angka 87 ribu suara atau selisih 1,86 persen. Secara matematika dan persen, maka pembulatan persen adalah ke atas, 1,85 persen menjadi 2 persen,” jelasnya.

Jandi pun menjelaskan Perma MK Pasal 6 huruf (c) mengatur bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

HET Tak Efektif Turunkan Harga Beras
Sabtu, 25 Nov 2017 | 07:02 WIB
HET Tak Efektif Turunkan Harga Beras
Harga Emas Naik Menjadi Rp626 Ribu per Gram
Jumat, 24 Nov 2017 | 07:03 WIB
Harga Emas Naik Menjadi Rp626 Ribu per Gram

KOMENTAR

Kemenangan Wahidin-Andika di Pilkada Banten Tak Bisa Digugat ke MK
Top