Kamis, 13 Mei 2021 |
News Room

Keberadaan Ojek Online di Banten Jadi ‘PR’ Pemerintah Daerah

Rabu, 13 Sept 2017 | 06:50 WIB Dibaca: 1209 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Layanan ojek online Go-Jek kini sudah beroperasi di wilayah Provinsi Banten. Sejumlah penolakan pun muncul, terutama dari pengemudi ojek pangkalan. Tentunya, ini menjadi masalah baru bagi pemerintah daerah.

Bagi sebagian masyarakat, keberadaan ojek online dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Sementara bagi masyarakat yang awam terhadap teknologi komunikasi, ojek online belum menjadi kebutuhan. Kemudian, bagi pengemudi ojek pangkalan, ojek online menjadi sebuah ancaman.

“Memang kasihan ojek yang di kampung, kalau misalkan ada ojek online di kita. Kalau di kota besar mungkin ojek online diperlukan, tapi kalau di kita? Di Lebak atau Pandeglang misalnya, akan ada banyak ojek kampung yang tersisih,” kata Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy saat diwawancarai mengenai pro-kontra ojek online, setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (12/9/2017).

Andika mengatakan, belum semua masyarakat Banten menggunakan teknologi komunikasi berupa smartphone. Pemerintah daerah, kata dia, tentunya harus turun tangan. Maksud Andika, jika pemerintah daerah ingin membuat aturan tentang keberadaan ojek online, juga harus melihat kebutuhan masyarakatnya.

"Kalau memang kebutuhan memungkinkan, kan setiap wilayah berbeda. Tangerang mungkin diperlukan, tapi kalau di Selatan Banten atau mungkin di Serang, masyarakat masih banyak menjadi ojek di kampung. Kita (pemerintah) pikirkan yang terbaik lah, nanti kita lihat dulu,” ujarnya.

Andika juga mengungkapkan, kebijakan izin operasional angkutan umum, termasuk ojek online, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. “Nanti saya coba kaji dulu dengan Pak Kadis (Dishub-red), karena kebijakan ada di kabupaten kota dalam kaitan izin operasionalnya,” terangnya.

Ditemui terpisah, Wali Kota Serang, Tb Haerul Jaman mengatakan, fenomena ojek online merupakan konsekuensi terhadap perkembangan budaya, terutama kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Kota Serang.

“Ini harus ada solusi, agar ojek online dan ojek pangkalan dapat melakukan usahanya secara bersamaan dan terakomodir,” kata Jaman.

Ia juga berharap, antara ojek online dan ojek pangkalan bisa saling memahami dan menghargai. Bahkan, Jaman mengaku telah turun tangan, dengan merangkul kedua belah pihak, diberi pemahaman mengenai usaha mencari penumpang dengan fair.

“Sebetulnya sudah berjalan, tapi ada yang menerima, ada juga yang belum. Kita belum sejauh itu (membuat Perda-red). Yang kita kejar bagaimana kondusivitas antara ojek online dan ojek pangkalan,” ujarnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Keberadaan Ojek Online di Banten Jadi ‘PR’ Pemerintah Daerah
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top