Senin, 28 Mei 2018 |
News Room - Ekonomi

Jika Target Tax Amnesty Tak Tercapai, Anggaran Dipotong Lagi?

Sabtu, 10 Sept 2016 | 11:26 WIB Dibaca: 566 Pengunjung

Target Tax Amnesty[ilustrasi]

JAKARTA, [NEWSmedia] – Pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran terhadap belanja Kementerian Lembaga (KL) dan transfer ke daerah dan dana desa. Bila target tax amnesty tak tercapai, haruskah dilakukan pemangkasan lagi?

Pemangkasan dilakukan karena diperkirakan sebanyak Rp 219 triliun penerimaan pajak tidak akan tercapai. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Suahasil Nazara, mengatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut telah memperkirakan resiko penerimaan pajak yang kurang sehingga tidak perlu ada pemangkasan anggaran lagi.

“Pemangkasan yang dilakukan kemarin itu adalah akibat dari kita melihat outlook realisasi APBNP 2016 yang kita perkirakan penerimaan pajaknya itu tidak akan tercapai sekitar Rp 219 triliun,” ujar Suahasil, usai forum diskusi di IBD Expo di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (10/9/2016).

Dengan perkiraan tersebut, negara harus melakukan pengendalian anggaran. Menurutnya ada banyak cara untuk mengendalikannya tetapi yang bisa dilakukan paling awal adalah pemangkasan anggaran.

“Kalau nggak tercapai kita harus lakukan pengendalian anggaran salah satunya adalah pemotongan anggaran, bisa juga lain lagi bisa melakukan hal lainnya pengaturan cashflow atau kita lihat posisi utang. Sekarang yang dilakukan dulu pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga dan penundaan transport,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alasan melakukan pemangkasan anggaran karena ada perhitungan proyeksi penerimaan perpajakan yang ternyata lebih rendah dari yang diperkirakan. Ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 219 triliun, terutama dari pajak.

Ini tidak terlepas dari kondisi perlambatan ekonomi dunia dan domestik, serta adanya penurunan harga komoditas yang selama ini berpengaruh besar terhadap perekonomian dalam negeri, seperti minyak, batu bara dan CPO.

Pemangkasan dilakukan terhadap belanja Kementerian Lembaga (KL) dan transfer ke daerah dan dana desa. Untuk belanja KL dipangkas Rp 64,7 triliun, meliputi belanja yang tidak produktif seperti perjalanan dinas, rapat, honorarium dan iklan serta pengadaan kendaraan.

Kemudian adalah transfer ke daerah dan dana desa dengan nominal Rp 72,9 triliun. Ini terdiri dari dana transfer umum Rp 40,3 triliun yang terbagi atas penghematan Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 20,9 triliun dan dana alokasi umum (DAU) Rp 19,4 triliun. [dtn/03]

Penulis: Ahmad Hifni
Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Jika Target Tax Amnesty Tak Tercapai, Anggaran Dipotong Lagi?

BERITA TERKAIT

POLRES SERANG KOTA NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top