Minggu, 20 Oktober 2019 |
News Room - Politik

Jika Dijadikan Alat Barter Kasus e-KTP, PAN Tarik Keanggotaan di Pansus KPK

Jumat, 28 Jul 2017 | 20:33 WIB Dibaca: 5170 Pengunjung

Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.*

MALANG, [NEWSmedia] - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR siap mengikuti langkah Partai Gerindra dan akan menarik keanggotaannya di dalam Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Jumat (28/7/2017).

Mantan menhut di era Presiden SBY tersebut menegaskan, saat ini sedang melakukan evaluasi terhadap keberadaan anggota Fraksi PAN di dalam Pansus Hak Angket KPK tersebut dan mematok waktu satu bulan. 

“Kita evaluasi. Keputusannya kita tunggu hasil evaluasi nanti ya, Kita lihat dulu nih satu bulan ini kayak apa. Kita ingin menguatkan,” ujarnya.

Evaluasi terhadap keikutsertaan Fraksi PAN dalam Pansus Hak Angket KPK ini. Diakui Zulkifli, sangat penting utamanya setelah beredar isu bahwa Pansus Hak Angket KPK digulirkan, sebagai tawar-menawar terhadap kasus dugaan korupsi e-KTP. 

“Kalau terbukti merugikan KPK dan terindikasi kuat menjadi alat barter terhadap kasus e-KTP, maka kita akan tarik diri,” tegasnya.

Terkait seruan agar kader PAN, segera keluar dari Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi-JK, Zulkifli menegaskan, bahwa soal pergantian menteri dalam Kabinet Kerja, merupakan hak prerogatif presiden. Pihaknya tidak akan ikut campur terkait pergantian menteri, agar presiden tetap bisa bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

“Kami tetap akan mendukung pemerintah, dalam melaksanakan pemerataan pembangunan,” imbuhnya. [Snd/dtc]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Jika Dijadikan Alat Barter Kasus e-KTP, PAN Tarik Keanggotaan di Pansus KPK
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top