Jumat, 03 April 2020 |
News Room - Politik - Pemerintahan

Jelang Pilgub, Bawaslu Endus Upaya Politisasi Birokrasi di Pemprov Banten

Senin, 19 Sept 2016 | 10:00 WIB Dibaca: 676 Pengunjung

Surat Bawaslu Banten ke Bawaslu RI perihal permohonan pembatalan mutasi pejabat Pemprov Banten.*

SERANG, [NEWSmedia] – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengendus adanya upaya politisasi birokrasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017.

Upaya tersebut diketahui Bawaslu Banten yang mendapat informasi bahwa Gubernur Banten, Rano Karno telah melayangkan surat permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan rotasi pejabat struktural di lingkungan Pemprov Banten.

“Dalam rangka mencegah terjadinya politisasi birokrasi untuk pemenangan calon petahana (Rano Karno-red), maka kami mengimbau agar pelaksanaan rotasi/mutasi jabatan struktural tersebut dibatalkan sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam undang-undang,” kata Ketua Bawaslu Banten, Pramono U Tanthowi kepada NEWSmedia, Senin (19/9/2016).

Langkah Bawaslu Banten untuk mencegah upaya politisasi birokrasi di lingkungan Pemprov Banten menjelang Pilkada 2017, yakni membuat surat yang dikirimkan kepada Bawaslu RI perihal Permohonan Penerusan Surat ke Mendagri.

Surat bernomor 206/K/BT/PM.00.01/IX/2016 tertanggal 15 September 2016 memohon kepada Bawaslu RI untuk meneruskan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri agar tidak menyetujui permohonan Gubernur Banten yang akan melakukan rotasi/pergantian pejabat di Pemprov Banten.

Pramono menjelaskan, dasar Bawaslu Banten melarang adanya rotasi/pergantian pejabat di lingkungan Pemprov Banten saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada Pasal 71 ayat 2, Pramono mengungkapkan, bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

”Melalui surat yang disampaikan kepada Bawaslu RI yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk diteruskan kepada Mendagri, agar pelaksanaan rotasi atau mutasi jabatan struktural tersebut dibatalkan atau ditunda sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam undang-undang,” tutur Pramono.

Dalam hal ini, kata Pramono, Bawaslu Banten sebagai bagian dari perangkat pelaksanaan pemilu ingin memastikan agar Pilgub Banten yang digelar Februari 2017 dari mulai tahapan awal sampai akhir, bisa berjalan demokratis, jujur dan adil. [NM-02]

Penulis: Administrator
Editor: Newsmedia
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Jelang Pilgub, Bawaslu Endus Upaya Politisasi Birokrasi di Pemprov Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top