Jumat, 07 Mei 2021 |
News Room - Politik

Isu Dinasti Sudah Tidak Relevan, Mendagri: Politik Dinasti Sah-sah Saja

Senin, 26 Sept 2016 | 09:52 WIB Dibaca: 1542 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

BANTEN,  [NEWSmedia] – Fenomena politik dinasti masih terjadi di Indonesia. Saat kepala daerah ‘mewariskan’ jabatan ke kerabatnya dinilai hal yang biasa saja. Toh, Mahkamah Konstitusi sudah membolehkan.

“Politik dinasti, tidak terlalu jelek ya. Itu tergantung dari manusianya. Boleh saja dia mencalonkan anaknya, cucu, suami, sah-sah saja. Kan MK sudah membolehkan,” jelas Tjahjo di Jakarta, Senin (26/9/2016).

Di Pilkada ini ada calon kepala daerah yang berkerabat dengan petahana. Biasanya kerabat atau keluarga maju karena si petahana sudah tak bisa mencalonkan diri lagi.

“Ini merupakan hak asasi bagi yang susah dewasa, apapun posisinya, apapun statusnya. Sekarang tinggal kontrol masyarakatnya lebih ketat. Yang bersangkutan juga harus menepati dengan baik,” terangnya.

Tjahjo memberi contoh, kepala daerah yang merupakan hasil politik dinasti ada yang bagus, walau ada juga yang jelek.

“Yang muda kaya Gubernur Lampung bagus, ada yang muda kaya Bupati Banyuasin ya terima nasib aja. Ke depan saya kira tidak ada masalah, yang muda maupun yang tua, itu tahan mental tidak,” tuturnya.

Sementara itu, hal yang sama dilontarkan oleh Direktur Lembaga Survei Konsep Indonesia, Veri M Arifuzzaman. Hembusan isu soal dinasti politik dalam perhelatan pilgub Banten 2017 di nilai sudah tidak relevan dan laku lagi, pasalnya, bakal calon kandidat gubernur masih bagian dari rezim lama, termasuk pejawat saat ini, Rano karno.

Veri menyatakan, isu dinasti kini sudah tak menarik lagi. Apalagi, setelah Mahkamah Konstitusi mencabut larangan pencalonan bagi keluarga sedarah di daerah yang sama.

“Isu dinasti enggak laku, apalagi MK sudah menghapus larangan mencalonkan bagi keluarga sedarah di daerah yang sama. Pilkada serentak 2015 lalu terbukti keluarga besar Atut tetap menang di tiga daerah yaitu Kabupaten Serang Kota Tangsel dan Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Veri menuturkan, jika isu dinasti politik bertujuan untuk membangun diferensiasi antara pejawat Rano melawan penantangnya WH-Andika, maka isu tersebut sudah tidak relevan lagi.

“Rano itu kan wakilnya Ratu Atut kemarin, jadi jelas dia itu bagian dari dinasti politiknya,” ucap veri.

Sedangkan, menurut Ketua Dewan Presidium Nahdlatus Santri, Endin Saepudin, isu politik dinasti demi menjatuhkan lawan dalam perebutan kekuasaan di Banten tidaklah relevan. Ia menyebutkan, walaupun satu trah darah, model kepemimpinan pasti akan berbeda.

“Tidak akan sama pastinya dalam hal kepemimpinan, kita harus bermain fair saja, biar masyarakat yang menilai dan memilih, jangan pernah menjelek-jelekkan lawan politik, hanya demi mencapai kekuasaan,” tegasnya.

Endin menambahkan, walaupun di terpa berbagai isu, toh buktinya masyarakat Banten masih percaya dengan ‘Dinasti’, buktinya di beberapa Kabupaten dan Kota masyarakat masih memilih pemimpin dinasti.

“Dalam hal ini, masyarakat masih menaruh kepercayaan pada mereka, mungkin agar bisa memimpin Banten lebih baik lagi dari sebelumnya,” pungkas Endin. [03]

Penulis: Dtc
Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Isu Dinasti Sudah Tidak Relevan, Mendagri: Politik Dinasti Sah-sah Saja
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top