Minggu, 25 Oktober 2020 |
News Room - Pemerintahan

Ini Jawaban Plt Gubernur Banten Soal Tuntutan Kenaikan UMK 2017

Senin, 28 Nov 2016 | 15:45 WIB Dibaca: 1680 Pengunjung

Audiensi perwakilan buruh dengan Plt Gubernur Banten Nata Irawan di ruang rapat Pendopo KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (28/11/201).*

SERANG, [NEWSmedia] - Perwakilan serikat buruh kota/kabupaten se-Provinsi Banten akhirnya bertemu dengan Plt Gubernur Banten, Nata Irawan. Pertemuan itu membahas soal penetepan besaran upah untuk 2017.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten, Ahmad Saukani meminta kepada Plt Gubernur Banten Nata Irawan agar merevisi Surat Keputusan Nomor : 561/Kep.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 yang sudah ditanda tangani tertanggal 23 November 2016.

"Kami ingin Plt Gubernur merujuk pada rekomendasi wali kota/bupati di masing-masing daerah," kata Saukani dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat kantor Gubernur Banten, Senin (28/21/2016).

Saukani menegaskan rekomendasi dari kabupaten/kota terkait besaran upah itu hasil dari ketetapan yang dibuat pemerintah kabupaten/kota, melibatkan akademisi dan dewan pengupahan.

"Mereka yang sudah merekomendasi di daerah itu tidak asal tandatangan saja. Semua merujuk pada UU tentang Pengupahan pastinya," tukasnya.

Simak: Besaran UMK 2017 Ditolak Buruh Banten, Ini Daftarnya

Sementara itu, Plt Gubernur Banten Nata Irawan menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya selama buruh menggelar unjuk rasa, sehingga baru bisa bertemu hari ini.

"Kemarin saya bukan tidak mau ketemu, tapi karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan," kata Nata yang didampingi Kepala Disnakertrans Banten, Alhamidi.

Nata menjelaskan penetapan besaran UMK 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Hal itu tidak hanya diberlakukan di Banten, melainkan secara nasional.

Terkait tuntutan buruh Banten, Nata mengaku akan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Tenaga Kerja, Sekretariat Negara, dan lembaga terkait.

"PP 78 2015 itu tentu lahir tidak dari satu lembaga saja, kan didalamnya ada Kemenkumham. Kalau mendagri hanya melanjutkan hasil dari yang sudah dirumuskan," tuturnya.

Nata pun berjanji akan mengkaji kembali soal tuntutan buruh dan rekomendasi dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Banten. Jika keputusan itu tidak bertetangan dengan hukum, ia pun bersedia untuk merevisi SK yang sudah ditandatangani. [vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Newsmedia
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Ini Jawaban Plt Gubernur Banten Soal Tuntutan Kenaikan UMK 2017
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top