Senin, 16 Juli 2018 |
News Room - Peristiwa - Hukum

Ini Empat Fokus KPK Dalam Berantas Korupsi di Banten

Selasa, 24 Jan 2017 | 16:27 WIB Dibaca: 797 Pengunjung

Komisioner KPK Alexander Marwata saat diwawancara awak media.*

SERANG, [NEWSmedia] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti empat hal yang menjadi fokus perhatian utama di pemerintahan Provinsi Banten yang rawan dikorupsi. Hal tersebut diungkap oleh KPK dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah di Aula Pendopo GUbernur Banten, Selasa (24/1/2017).

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPK, Alexander Marwata, kepada awak media, yang menyebutkan bahwa ke empat hal tersebut adalah perencanaan penyusunan APBD,  pengadaan barang dan jasa, perizinan dan inspektorat yang kurang berfungsi.

"Hasil evaluasi terhadap titik-titik rawan terjadi korupsi ada dimasalah perencanaan penyususnn APBD, kemudian pengadaan barang dan jasa,  perizinan juga menjadi sumber keuangan buat pejabat yang haus keuangan, lebih dari itu semua itu untuk melakukan pengawasan, inspektoratnya juga kita lihat tidak berfungsi, dia yang bertugas memberikan pengawasan terhadap aspek pengelolaan di daerah," kata Alexander.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya tengah fokus pada empat hal, yaitu e-planning dan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa, e-PTSP dan pengawasan yang independent.

"Ini yang menjadi fokus KPK, kami yakin jika empat hal ini dibenahi dengan baik, maka akan meningkatkan tata kelola pemerintah daerah yang lebih baik," katanya.

Terkait Inspektorat yang tidak berfungsi, KPK menginginkan adanya inspektorat yang independent, dan langsung berada dibawah kendali Presiden.

"Syukur-syukur kala itu berada langsung dibawah koordinasi presiden, kalau inspektorat bener, KPK bisa bekerjasama dengan lebih baik, dia tidak takut lagi ada intervensi atau mutasi dan lain sebagainya," terangnya.

Selain fokus pada empat hal itu, KPK juga menyoroti soal penggunaan dana desa yang dinilai rawan terjadi korupsi bagi pemerintahan di Desa.

"Dana desa juga rawan, kita akan mendorong masyarakat melakukan pengawasan melekat, kalau ada  penyimpangan, silahkan lapor ke KPK, seharusnya, perencanaan alokasi dana desa  melibatkan warga desa yang bersangkuatan, biar masyarakat tahu," ujarnya. [Ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Ini Empat Fokus KPK Dalam Berantas Korupsi di Banten
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top