Jumat, 29 Mei 2020 |
News Room - Peristiwa

Ini Ancaman Buruh Banten Jika Kenaikan Upah Tidak Disetujui

Kamis, 17 Nov 2016 | 18:57 WIB Dibaca: 4267 Pengunjung

Buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang ikut ujuk rasa di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kamis (17/11/2016).*

SERANG, [NEWSmedia] - Buruh yang hari ini menggelar unjuk rasa ke kantor Gubernur Banten, merasa kecewa, karena tuntutan kenaikan upah tidak mendapat jawaban dari Plt Gubernur Banten Nata Irawan yang tidak ada saat buruh berunjuk rasa.

"Jika Plt Gubernur Banten tidak menetapkan UMK Tahun 2017 berdasarkan hasil survei pasar dengan meningkatkan kualitas komponen kebutuhan hidup layak (KHL), kita pimpinan buruh tidak akan ikut memilih Gubernur 15 Februari 2017 nanti. Untuk apa kita pilih pemimpin lagi kalau tidak berpihak pada buruh," kata Koordinator KSBSI Banten, Trisnur, saat beraudiensi dengan pejabat Pemprov Banten di ruang pertemuan kantor Gubernur Banten, Kamis (17/11/2016).

Para buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja di wilayah Banten ini kecewa karena tidak bertemu Plt Gubernur Banten Nata Irawan untuk menyampaikan tuntutannya. Mereka hanya bertemu dengan Asda I Pemprov Banten Anwar Mas'ud dan Kadisnakertrans Provinsi Banten Alhamidi.

"Ini tinggal tunggu penetapan Plt Gubernur saja sebetulnya. Kami minta SK upah segera ditetapkan. Jika tidak, kita juga akan lumpuhkan ekonomi Banten," kata Trisnur, mengecam.

Trisnur mengatakan, rekomendasi penetapan upah minum tiap kabupaten/kota sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Untuk Kota Cilegon telah ditetapkan kenaikan upah sebesar 20%, Kota Serang 17%, Kabupaten Serang 17%, Kabupaten Tangerang 16%, Kota Tangerang 11% dan Kota Tangsel 11%.

Sesaat sebelum diterima beraudiensi,, aksi buruh sempat ricuh. Para pahlawan ekonomi itu nyaris merobohkan pagar halaman pintu masuk Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang dijaga ratusan personel kepolisian dan Satpol PP.

Selain menuntut penetapan kenaikan upah, buruh juga menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bagi buruh, peraturan yang lahir dari kebijakan pemerintahan Jokowi-JK itu hanya menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. [vredo]

Penulis: Vredo Putra
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Ini Ancaman Buruh Banten Jika Kenaikan Upah Tidak Disetujui
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top