Selasa, 22 Juni 2021 |
Highlight - News Citizen - News Gallery

Negara Tidak Boleh Kalah Dengan FPI

Rabu, 16 Des 2020 | 16:01 WIB Dibaca: 7382 Pengunjung

Kedatangan  Muhammad Riziq Shihab Membawa Petaka

Dalam sepekan ini masyarakat Indonesia tertuju perhatiannya pada pemberitaan Muhammad Rizieq bin Husen Shihab pendiri dan pimpinan FPI (front pembela Islam). Dari mulai rencana kepulangan yang simpang siur yang menjadi polemik masyarakat, mulai dari penyambutan ribuan massa FPI kedatangan riziq di Bandara tanpa menghiraukan protokol kesehatan, menghadiri maulid Nabi Muhammad  SAW di Tebet Jakrta selatan, menikahkan putri riziq dengan undangan 10.000 (sepuluh ribu), menghadiri peletakan batu pertama masjid di Meagmendung Bogor disambut ribuan jamaah, penolakan FPI terhadap pencopotan baleho di seluruh Jakarta oleh jajaran TNI Polri dan baku tembak anggota Polri vs Laskar FPI yang mengakibatkan 6 (korban) kematian laskar FPI. 

Bermula rencana kepulangan riziq dengan membuat video pengumuman kepulangan melalui siaran front tv, Riziq menyiarkan rencana kepulangan bak seorang yang sangat dinanti-nanti ummat muslim Indonesia karena riziq dan pengikutnya menganggap imam besar ummat muslim yang harus di sambut secara beasar-besaran karena hampir 3.5 tahun Riziq berada di Arab Saudi tidak pulang-pulang melebihi bang Toyib (ngga pulang-pulang). Pada hari selasa 10 november 2020 pukul 09.00 WIB  saat tiba Riziq beserta rombongan di bandara Internasional Soekarno Hatta. Bak seorang raja di sambut ribuan masa FPI dan pengikutnya jalan menuju ke bandara pun kemacetan  kedatangan Riziq, suasana jalan menuju bandara pun macet total tidak terhindarkan pada hari itu kedatangan imam besar FPI tersebut menghambat jalan menuju bandara. Pengikut FPI yang serba putih sambil menerikkan takbir  mengawal rombongan riziq dari bandara sampai ke kdiaman riziq. Kegitan penjemputan riziq dengan ribuan pengikutnya yang mendatangkan kerumunan masa mendatangkan klaster baru virus covid 19.
 
Setelah istirahat 2 (dua) hari riziq pada keesokan harinya tanpa menghiraukan isolasi diri selama 14 (empat belas) hari, pada hari jumat 13 november 2020 imam besar FPI menghadiri acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh majlis taklim dzikir al-a’raf pimpinan al habib ali bin Abdurrahman assegaf di Tebet Jakarta Selatan, riziq datang pada pertengahan acara langsung naik podium memberikan ceramah berapi-api mengumbar hujatan pada Pemerintah dan olok-olok lonte. Acara tersebut disiarkan langsung akun youTube front TV, jumat 13 november 2020 yang hadir baik ustad, kyai dan habaib ribuan jamaah masyarakat dari berbagai daerah dan di hadiriri oleh Wakil Gubernur Reza Patria dan Walikota Jakarta Selatan. 

Setelah dari Tebet imam besar tersebut langsung ke Megamendung Bogor Jawa Barat, esoknya ribuan jamaah menyambut kedatangan pimpinan FPI Riziq shihab di jalur puncak Simpang Gadog, Ciawi Kabupaten Bogor. Kedatangan riziq ke pesantren Alam Agro kultural markaz syariah DPP FPI untuk melakasanakan sholat jumat berjamaah sekaligus meletakkan batu pertama pembangunan masjid di ponpes tersebut. Riziq dengan gagahnya menghiraukan keadaan Jakarta dalam status PSBB (pembatasan sosial bersekala besar) mengadakan pesta  pernikahan putrinya pada sabtu 14 november 2020 dengan 10.000 (sepuluh ribu) undangan, hal ini membuat kerumunan orang tanpa mematuhi protol kesehatan, kelaster barupun tidak terhindarkan atas pesta pernikahan purti riziq. 

Petaka pun berawal dari rangakaian kegiatan riziq dari penjemputan yang membawa masa di bandara Soekarno Hatta, peringatan maulid Nabi di Tebet, acara di megamendung dan pernikahan putri riziq berujung pada mutasi 2 (dua) Kapolda Jakarta dan Kapolda Jawa Barat, tindakan tegas oleh Kapolri pada dua Kapolda tesebut karena mereka di anggap lalai dalam menjalankan tugas dan menegakkan hukum. Berselang beberapa hari 2 (dua) Gubernur Jakarta dan  Jawa Barat di periksa Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait kerumunan masa yang tak menghiraukan protokol kesehatan. 

Penolakan dan perlawanan FPI terhadap pencopotan baleho besar yang bergambar riziq yang mengajak revolusi akhlak dan ajakan berjihad gambar tersebut dicopot paksa oleh anggota TNI, Polri dan Satpol PP di seluruh wilayah Jakarta, menuai perlawanan penolakan dari FPI, tindakan pencpotan secara tegas dan bertanggungjawab di sampaikan oleh Mayjen Dudung Abdurrahman seusai menggelar apel pasukan di kawasan Monas di kutip antara (20/11/20) mengatakan “pencopotan gambar riziq yang melakukan anggota TNI anak buah saya atas printah saya, Indonesia Negara hukum jadi kalau mau pasang baleho harus izin”. Berkali-kali  Satpol PP melakukan penetiban tapi dilawan oleh FPI di pasang lagi karena Jakarta adalah wilayh kodam jaya maka saya punya kewajiaban membantu Pemerintah daerah untuk menertibkan situasi kondisi Jakarta. Banyak pihak yang mengapresiasi tindakan tegas Dudung karena masyarakat resah akan arogansi FPI dan gerombolannya.     

Penghadangan dan penolakan oleh FPI di Petamburan kediaman riziq kembali  terjadi ketika anggota polisi menghantarkan surat undangan untuk riziq yang akan dimintai keterangan sebagai saksi, Polisi dihalang-halangi oleh gerombolan FPI untuk masuk bahkan sempat adu argumen karena polisi mengalah akhirnya polisi di izinkan dengan satu orang polsi yang masuk ke kediaman riziq. Tindakan menghalang-halangi tersebut mendapat respon keras dari Kapolri Idham Azis Negra tidak boleh kalah oleh sekelompok premanisme menghalng-halangi proses hukum detik.(3/12/2020). Bahkan Kapolri mengingatkan “ada ancaman pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan    proses penegakan hukum”. Tutur Idham Azis secara tegas.

Berselang beberapa hari setelah kemudian pada senin 7 desember 2020 pukul 00.30 WIB dini hari di KM 50 tol Jakrta-Cikampek terjadi adanya penyerangan terhadap polisi saat melakukan pembuntutan terhadap kendaraan pengikut riziq kontak senjata antara laskar FPI dan Polisi 6 (enam) pengawal laskar FPI tertembak meninggal dan 4 (empat) lascar kabur tanpa jejak, hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro jaya Irjen Fadil Imron dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, senin (07/12). Banyak pihak menyayangkan terjadinya baku tembak yang menewaskan enam anggota laskar FPI pengawal riziq. Bahkan desakan pada Presiden pun meluas agar membentuk tim idependen yang digawangi oleh Komnas HAM untuk memeriksa tindakan anggota Polisi yang melakukan baku tembak dengan laskar FPI.               

Pada sabtu pagi 12 desember 2020 pukul 09.00 WIB riziq sebagai tersangka datang ke Polda Metro Jaya stelah mangkir dari 2 kali panggilan sebagai saksi imam besar FPI sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah tempat di Jakarta pada tengah november lalu. Hasilnya penyidik kemudian menetapkan pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar pasal 160 KUHP, Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.  "Jadi gelar perkara dilaksanakan pada 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizieq Shihab," jelas Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta,VOA Kamis (10/12). Riziq di dampingi oleh tim kuasa hukum FPI, setelah 14 jam riziq keluar dari Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah mengenakan rompi orange tangan di borgol sekali melambaikan 2 (dua) tangan lalu segera masuk mobil tahanan polisi untuk di bawa ketahanan CNN (13/12/2020). Penulis ingin menguraikan tentang gerakan FPI sebagai organisasi yang melakukan gerakan-gerakan atas nama agama yang melebihi penegak hukum. 
       
Historis Kelahiran FPI   
Siapa yang tidak kenal dengan FPI seluruh rakyat Indonesia tau FPI yang selalu muncul di setiap pemberitaan pada bulan ramdhan dengan gaya-gaya swiping dan rusuh untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dengan segala pekik takbir, memberangus kemaksiatan. Nama FPI pemilihan nama (Front Pembela Islam) ini memiliki makna tersendiri. Kata front yang berarti depan, menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kemudian kata pembela  mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata Islam mencirikan bahwa perjuangan organisasi ini tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama (Front Pembela Islam), organisasi ini akan membela nilai dan ajaran, Islam, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok tertentu. (Jamhari Jajang Jahroni : Gerakan Salafi Radikal di Indonesia). 

Berawal dari keprihatinan dan keresahan terhadap kondisi masyarakat dan negara seperti di atas maka para aktifis dakwah mendeklarasikan organisasi FPI pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren Al Um, Kampung Utan Ciputat di Selatan Jakarta oleh sejumlah Habaib, Ulama, Mubaligh dan Aktifis Muslim dan di saksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Tokoh yang mempelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab. (Al Zastrouw Ng dalam bukunya : Gerakan Islam Simbolik).  Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru Soeharto tidak mentoleransi gerakan ekstremis dalam bentuk apapun.

Latar belakang berdirinya FPI dapat dipetakan sebagai berikut: pertama situasi sosial-budaya masyarakat yang jauh dari aturan dan ajaran Islam. Di mana banyak perbuatan kemaksiatan (narkoba, minuman keras, perjudian, dan bebasnya tempat-tempat maksiat berdiri dan beroperasi). Fenomena itu terjadi dengan dalih kebebasan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kedua faktor sosio- politik yaitu menurunnya peran negara terhadap masyarakat sehingga berdampak hilangnya tertib hukum. Menurut para aktifis FPI di era reformasi pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan di masyarakat. Karena pemerintah tidak bersikap tegas terhadap pelaku perbuatan kemaksiatan, maka umat Islam harus berkewajiban mengambil inesiatif membantu pemerintah untuk mengurangi kemaksiatan tersebut. Di ungkapkan langsung oleh (Muhammad Rizieq Syihab, Dialog FPI : Amar Maruf Nahi Mungkar).

FPI memiliki kelompok paramiliter yang disebut Laskar Pembela Islam (LPI). LPI merupakan sayap organisasi FPI yang kontraversial karena sering melakukan aksi-aksi penertiban (sweeping) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa Ramadhan dan seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998.

FPI dikaitkan dengan gerakan Islam radikal di Indonesia, maka FPI termasuk salah satu contoh ormas yang bisa di katakan sebagai gerkan Islam radikal diungkapkan oleh Endang Turmudi, Riza Sihbudi dalam bukunya (Islam Dan Radikalisme di Indonesia).  Dalam konteks inilah ormas Islam seperti FPI memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, mereka memperjuangkan Islam secara kaffah (totalistik), syariat Islam sebagai hukum Negara, Islam sebagai sistem politik. Kedua, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy). Ketiga, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi. Keempat, perlawanannya dengan gerakan liberalisme Islam yang tengah berkembang di kalangan muslim Indonesia. Itu sebabnya, ormas Islam sperti FPI ini bisa dimasukkan dalam kategori Islam radikal. Diungkapkan Khamami Zada dalam bukunya (Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras) .Dengan pembacaan tersebut, nampaknya relevan dan cukup memadai untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena gerakan Islam radikal FPI. Sebab, secara faktual, terlihat jelas bahwa kemunculan gerakan Islam radikal FPI ini didasari oleh kesadaran ideologis untuk menerapkan suatu konstruksi pemikiran teologis secara kaku dan ideologis.

Sebagian orang selalu mengira bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi suatu norma Islam (keadilan, kemaslahatan, dan kejujuran). Secara faktual, sebagian besar ajaran Islam tersebut tidak di praktekkan. Karena mereka justru telah melakukan eksploitasi terhadap kelompok lain. Eksploitasi ini terlihat dalam sikap para aktivis FPI yang melakukan pemerasan terhadap beberapa pengusaha hiburan. Mereka melakukan penggerebekan tempat tersebut atas nama memberantas kemaksiatan. Dengan demikian, apa yang terjadi pada gerakan FPI menunjukkan bahwa proses “pemberantasan kemaksiatan” dengan konsep amar makruf nahi munkar tersebut tidaklah didasarkan atas suatu norma atau hukum, tetapi lebih didasarkan pada proses pertukaran kepentingan antara FPI dan pengusaha hiburan.

Berbagai aksi kekerasan yang dilakukannya selama ini, Front Pembela Islam (FPI) telah mengokohkan posisinya sebagai ‘duri dalam daging’ di tubuh Negara ini. Pengatasnamaan agama oleh FPI selalu dilakukan tanpa ragu, sehingga terkesan seolah hanya merekalah yang beragama. Mereka seakan memonopoli kebenaran Tuhan. Mereka tak hanya mengambil alih fungsi polisi, tetapi juga seakan ingin mengambilalih hak prerogatif Dia yang di atas dalam konteks kebenaran. Namun, di balik gerakan yang terlihat idealis dan fundamental tersebut, ternyata FPI memiliki sejumlah kepentingan politik dan ekonomi yang tersembunyi. 

Indonesia bisa dianggap betul-betul siap untuk menjalankan demokrasi dengan baik dan benar. Rigiditas pemahaman doktrin agama menjadi pemicu lahirnya kekerasan di negeri multikultural dan multi agama di Indonesia. Kekerasan, yang dibumbui doktrinasi agama, politik kekuasaan, dan perbedaan etnis. Sehingga, simbol dan jargon perjuangan dakwah amar makruf nahi munkar Front Pembela Islam (FPI) penting di kaji ulang disesuaikan dengan realitas kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya.

Sebagai Negara hukum penegak hukum berkawjiban menegkan , norma, dan tatanan sosial di masyarakat biarlah menjadi tanggung jawab negara (pemerintah). Agama hendaknya dijadikan sebagai alat untuk melakukan transformasi sosial, dengan syarat agama tidak dipahami secara kaku, emosional dan dogmatis, tetapi dipahami secara rasional, substantif, humanis, dan transformatif. Untuk itu perlu adanya kerangka paradigma dakwah yang komprehensif agar berfungsi secara maksimal bagi kebaikan hidup umat manusia.

Hukum Tidak Pernah Mengenal Imam Besar 
Indonesia adalah Negara hukum sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi center of action , semua aspek kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), pernah dan sedang menghadapi kasus pidana. Ada beragam laporan yang masuk melalui Polda Metro Jaya dan Mabes Polri. Setidaknya aduan terangkum dalam tiga kasus berbeda, siapaun yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses secara hukum, di Negara ini tidak ada yang kebal hukum, hukum harus menjadi panglima dalam penegakan hukum untuk keselarasan kehidupan masyrakat.  

Salah satu yang melaporkan Rizieq adalah Diah Mutiara Sukmawati Sukarnoputri atau yang akrab sapa mba Sukma, putri Presiden ke-1 RI Sukarno. Ia melaporkan Rizieq ke Mabes Polri pada Kamis (27/10/2016). Dalam laporan resmi di laprkan sendiri oleh mba Sukama bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim, Sukmawati melayangkan tuduhan bahwa Rizieq menghina menodai lambang dan dasar negara. Rizieq dianggap menodai lambang dan dasar negara saat memberikan ceramah yang dianggap menyinggung ideologi Sukarno. Ceramah yang dimaksud Sukmawati menyebut Pancasila Sukarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Dalam aduannya, Sukmawati meminta Rizieq dijerat Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-undang No. 24 Tahun 2009.

Pengaduan berikutnya yang dihadapi Rizieq berasal dari Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Mereka melaporkan Rizieq ke Polda Metro Jaya pada Senin (26/12/2016). Dalam surat bernomor TBL/6344/XII/2016/PMJ/Ditreskrimsus, Rizieq dituduh melakukan penistaan agama. Barang bukti yang mereka laporkan berupa salinan rekaman video. Dalam barang bukti berdurasi 21 detik tersebut, Rizieq menyampaikan ceramah di Pondok Kelapa pada minggu (25/12/2016), yang membicarakan soal kelahiran Yesus. Mereka menuntut Rizieq dipidana dengan Pasal 156 dan 156a KUHP tentang penodaan agama serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Selain Sukmawati dan pengurus PMKRI, perwakilan Solidaritas Merah Putih juga mengadukan Rizieq ke Polda Metro Jaya pada Selasa (10/1/2017). Mereka menilai, dalam barang bukti berupa rekaman video berdurasi 13 menit yang diunggah akun resmi FPI TV ke media sosial, Rizieq tengah menebarkan ujaran kebencian terkait SARA. Rizieq diduga meyakinkan jemaatnya bahwa mata uang keluaran Bank Indonesia memuat logo palu arit. Selain itu Rizieq dianggap menuduh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bagian Partai Komunis Indonensia (PKI). Aduan ini diterima dengan surat laporan berseri LP/125/I/2017/PMJ/DitReskrimsus. LSM tersebut meminta Rizieq diadili dengan Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45a ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Hasilnya, Rizieq dianggap melakukan penghasutan melalui media televisi, mengganggu ketertiban dengan merusak fasilitas umum, dan merendahkan pemerintah. Pasal yang menghantamnya berlapis yaitu, Pasal 154 dan 160 KUHP. Dia diadili majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Amar putusan bersifat ringan lantaran Rizieq selama persidangan bertindak sopan dan memiliki tanggungan keluarga. Meski begitu, saat vonis dibacakan, amarah massa FPI meledak. Mereka merusak bangku di dalam ruang sidang. Dia dibebaskan pada, Rabu (19/11/2003).

Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rizieq kembali divonis bersalah dan harus kembali menjadi narapidana pada Kamis (30/10/2008). Majelis hakim menjatukan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 5 ribu rupiah padanya. Massa loyalis Rizieq dari FPI tak terima, ujungnya terjadi bentrok dengan aparat keamanan. Rizieq terbukti secara sah menganjurkan orang lain dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama untuk menghancurkan barang atau orang lain. Vonis pada Rizieq juga menimpa Munarman, Panglima Komando Laskar Islam.


Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengunkapkan penyidik Polda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah tempat di Jakarta pada tengah november lalu. Hasilnya penyidik kemudian menetapkan pemimpin FPI Rizieq Shihab bersama lima orang lainnya sebagai tersangka. Rizieq disangkakan melanggar pasal 160 KUHP, Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP.  "Jadi gelar perkara dilaksanakan pada 7 Desember 2020. Hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizieq Shihab," jelas Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta,VOA Kamis (10/12). 

Babak baru Riziq pada hari sabtu 12 desember 2020 pukul 09.00 memenuhi panggilan Polda Metro riziq di damping pengacara FPI datang sebagai tersangka setelah menjlankan pemeriksaan 14 jam riziq akhirnya ditahan dibawa mobil tahanan polisi menuju rumah tahanan Narkoba Polda Metro, tidak hanya Rizieq, polisi juga menetapkan lima orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Haris Ubaidillah (Ketua Panitia), Ali Bin Alwi Alatas (Sekretaris Panitia), Maman Suryadi (Panglima LPI-Penanggungjawab Keamanan Acara), Sobri Lubis (Ketua Umum FPI-Penanggungjawab Acara), dan Habib Idrus (Kepala Seksi Acara).
Dalam kasus ini, Rizieq dijerat Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP. Sedangkan lima tersangka lain dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Rizieq disangkakan melanggar Pasal 160 dan Pasal 216 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun. sehingga polisi harus menahan Habib Rizieq, Pasal 160 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 
Sedangkan Pasal 216 ayat (1) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.

Di Negara Indonesia tidak ada seseorang atau kelompok yang diperlakukan istimewa, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang 1945 menegaskan semua warga Negara bersamaan kedudukan hukum equality before the law norma yang melindungi hak asasi warga Negara, kesamaan di hadapan hukum bererti setiap warga Negara haryus diperlakukan adil oleh penegak hukum dan pemerintah. Maka setiap aparat penegak hukum secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik, namun menegakkan equality before the law bukan tanpa hambatan. Bisa berupa hambatan yuridis dan politis, atau hambatan sosiologis dan psikologis. 

Sebaliknya setiap orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain maka harus bertanggungjawab dan diproses secara hukum tidak berlaku pada siapapun karena hukum di Indonesia sebagai panglima pengawal berdirinya hukum untuk sebuah kaedilan fiat justitia ruat caelum hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh, Negara pun tidak boleh kalah oleh seseorang atau sekelompok dalam penegakan hukum, Negara harus tetap tegak lurus mengawal kepentingan dan keselamatan rakyatnya.

 

Penulis:

H. ABDUL GOFUR, SH, MH

Dosen Tetap STISNU Nusantara

Wakil Ketua LBH PW GP Ansor Banten

Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Negara Tidak Boleh Kalah Dengan FPI
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top