Kamis, 19 Juli 2018 |
News Room - Pemerintahan

Hipmi Banten Sarankan Pemprov Ubah Sistem dan Pola Perencanaan Pembangunan

Kamis, 05 Apr 2018 | 07:15 WIB Dibaca: 152 Pengunjung

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Provinsi Banten, Dedi Muhdi. (Foto: TodayNews)

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Provinsi Banten, Dedi Muhdi menyarankan Pemerintah Provinsi Banten agar mengubah paradigma soal sistem dan pola perencanaan pembangunan.

Menurut Dedi, perencanaan pembangunan yang dilakukan selama ini, khususnya melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), dianggap tidak begitu efektif.

“Setahu saya, yang namanya forum musrenbang dari zaman dulu sampai sekarang begitu-begitu saja, hanya seremonial belaka dan tak menghasilkan substansi apapun,” kata Dedi Muhdi kepada NEWSmedia, Selasa (4/4/2018).

Diketahui, pada 10 April mendatang, Pemprov Banten akan menggelar Musrenbang RKPD Provinsi Banten tahun 2019. Forum tersebut melibatkan stakeholder, elemen masyarakat, termasuk dunia usaha.

Dedi mengungkapan, musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang digelar setiap tahun oleh pemerintah. Forum tersebut, kata dia, harusnya benar-benar dioptimalkan untuk menghasilkan rencana prioritas pembangunan yang akan menjadi acuan pemerintah untuk melaksanakan program kerja.

“Musrenbang membahas dan menyepakati prioritas pembangunan untuk satu tahun ke depan, tapi hanya dilakukan dalam satu hari. Sangat tidak rasional, masak merencanakan Banten satu tahun ke depan cuma sehari, memangnya sangkuriang,” ucap Dedi.

Oleh karena itu, Dedi mengatakan harus ada perubahan sistem, pola dan juga paradigma dalam melakukan perencanaan pembangunan. Forum Musrenbang yang dilaksanakan harus benar-benar menghasilkan perencanaan yang sistematis, terukur dan berkualitas.

Perencanaan ‘Asal-asalan’ Membuat Pembangunan Gagal

Rendahnya serapan anggaran pun menjadi sorotan dan dianggap sebagai akibat dari gagalnya perencanaan pembangunan.

Dedi menuturkan, perencanaan pembangunan daerah tentu tidak bisa dilakukan ‘asal-asalan’, karena akan berdampak pada gagalnya pelaksanaan pembangunan.

“Ingat, bila kita gagal dalam merencanakan, berarti kita merencanakan kegagalan. Terbukti tahun 2017 serapan APBD Banten sangat rendah di bawah 70 persen, bahkan pada tahun 2018 triwulan 1, (serapan anggaran) tidak mecapai target 15 persen. Ketika serapan rendah, jelas ini berdampak pada pembangunan yang tidak maksimal dan berdampak pada makro ekonomi di Banten termasuk berdampak pada dunia usaha,” tuturnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, sistem dan paradigma dalam perencanaan pembangunan juga diupayakan agar bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Sistem yang ada masih konvensional dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Saya berharap Pemprov Banten memperbaharui tata cara dan mekanisme dalam perencanaan pembangunan. Saat ini kita sudah memasuki dunia digital dan informatika, perencanaan pembangunan harus mengoptimalkan hal tersebut, agar bisa lebih efektif, efisien dan terintegrasi. Kita bisa membuat e-planning, e-musrenbang atau aplikasi sistem lainnya yang berbasis digital dan memanfaatkan teknologi informatika,” papar Dedi. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Hipmi Banten Sarankan Pemprov Ubah Sistem dan Pola Perencanaan Pembangunan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top