Selasa, 21 November 2017 |
News Room - Pemerintahan - Hukum

Seorang Pengusaha Penunggak Pajak Disandera di Rutan Serang

Rabu, 26 Jul 2017 | 18:01 WIB Dibaca: 606 Pengunjung

Konferensi pers penegakan hukum gijzeling Dirjen Pajak Banten di Rutan Serang, Rabu (26/7/2017).

SERANG, [NEWSmedia] – KJY seorang pengusaha alat listrik di Tangerang, Banten disandera petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten. KJY dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Serang dan  akan dibebaskan sampai tunggakan pajak lunas dibayar.

Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Widosari, mengatakan penyanderaan dilakukan terhadap KJY karena perusahaannya menunggak pajak. Penyanderaan dilakukan setelah pihaknya menempuh proses penagihan aktif berupa surat paksa, blokir, dan sita.

“Tindakan ini merupakan upaya akhir DJP dalam penagihan pajak. Tindakan ini sesuai dengan surat izin penyanderaan dari Menteri Keuangan Nomor SR-396/MK.03/2017 tanggal 20 Juni 2017,” ujar Catur Rini dalam konferensi pers penegakan hukum gijzeling di Rutan Serang, Rabu (26/7/2017).

Menurut data dari DJP Banten, PT DT milik KJY memiliki utang pajak sebesar Rp5,2 miliar yang merupakan tunggakan atas utang-utang pajak per tahun 2016. 

KJY sebagai penanggung jawab pajak sempat berupaya melarikan diri ke luar negeri. Namun, atas hasil kerjasama DJP dan Kemenkumham, upaya yang bersangkutam berhasil digagalkan.

Rini mengungkapkan penyanderaan ini merupakan tindakan kedua kali. Sebelumnya, DJP Banten pun melakukan hal yang sama kepada wajib pajak asal Tangerang dengan nilai utang pajak lebih dari Rp2 miliar.

“Ini berbeda dengan tahanan lain. Kita tetap menjaga nama baik wajib pajak. Kami harapkan dalam satu hari wajib pajak membayar tunggakannya,” ujarnya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Banten Ajub Suratman menyebutkan, tempat penyanderaan di Rutan Serang berada di blok sendiri terpisah dengan ruang tahanan lainnya.

“Kamar ini sejak dulunya berukuran 2×3,ada teras, kamarnya bersih, petugas Rutan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak tersebut. Selama disini hanya melakukan perawatan kesehatan, secara yuridis itu dilakukan oleh intansi yang melakukan penyanderaan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur P2 Humas Hestu Yoga Saksama menjelaskan, masa penahanan selama enam bulan. Jika masa penahanan tersebut yang bersangkutan tidak membayar pajak, masa penahanan akan diperpanjang.

“Akan dilepas setelah membayar pajak. Tindakan ini untuk menagih pajak yang sudah inkrah, dan memberikan asas keadilan kepada wajib pajak yang taat membayar pajak,” katanya. [Rbo]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Seorang Pengusaha Penunggak Pajak Disandera di Rutan Serang
Top