Sabtu, 23 Juni 2018 |
News Room - Politik

Hanura Banten Hanya Mengakui Kepengurusan versi Ketua Umum Daryatmo

Minggu, 28 Jan 2018 | 13:19 WIB Dibaca: 469 Pengunjung

Ketua DPD Partai Hanura Banten Eli Mulyadi bersama jajaran pengurus melakukan jumpa pers di Kantor DPD Partai Hanura Provinsi Banten, Sabtu (27/1/2018).*

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten Eli Mulyadi mengatakan hasil Munaslub Partai Hanura yang menetapkan Daryatmo sebagai Ketua Umum memiliki kekuatan hukum dan sah.

Oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Eli Mulyadi dan jajaran kepengurusannya diganti. Partai Hanura versi Ketua Umum OSO pun menetapkan Ahmad Subadri sebagai pengganti Eli Mulyadi sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten.

Namun Eli dan jajaran pengurus DPD Partai Hanura yang diganti, menolak dan melakukan perlawanan.

“DPD Hanura (Banten) di bawah kepemimpinan saya, sekarang statusnya mengakui kepengurusan hasil Munaslub kemarin, karena kami pesertanya dengan Ketua Umum Daryatmo," kata Eli didampingi jajaran pengurus DPD Hanura Banten saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Hanura Provinsi Banten, Sabtu (27/1/2018).

Ia menjelaskan, selama ini pihaknya terus melakukan upaya-upaya islah dengan kepengurusan versi OSO. Namun jika langkah politik tersebut berakhir buntu, pihaknya siap melakukan proses hukum.

“Kalau langkah politik tidak selesai, ada langkah hukum, dengan melaporkan ke PTUN. Apapun hasil PTUN kami terima, yang penting kami berjuang dulu, hasilnya nanti. Yang jelas Munaslub adalah produk hukum yang sah dan ini yang sedang kami perjuangkan,” ujarnya.

Eli juga mengaku sepakat dengan sikap yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto yang mempertemukan dua kubu yang berselisih.

“Pak Wiranto melakukan langkah politik dan mempertemukan keduanya. Sudah disepakati adanya islah, poin yang disampaikan bahwa prinsip islah adalah kesetaraan, keadilan dan mengembalika partai ke titik nol. Jadi, kepengurusan dikembalikan ke hasil Munaslub 2016," kata Eli.

Namun fakta di lapangan, lanjut Eli, islah tersebut tidak menghasilkan titik temu. Menurutnya, kedua kepengurusan tersebut masih tetap berjalan masing-masing, termasuk di Provinsi Banten.

Kawal Verifikasi Faktual Parpol Peserta Pemilu 2019

Meski demikian, Eli menegaskan pihaknya akan mengawal proses verifikasi faktual Partai Hanura di Banten sebagai salah satu syarat untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2019.

“Kalau diminta verifikasi faktual, kami siap, dengan catatan, data yang ada di sipol (KPU) adalah kepengurusan kami. Tapi kalau yang di sipol adalah data kubu sebelah, silakan mereka yang verifikasi faktual. Kalau ada temuan itu bukan salah kami,” katanya.

Eli mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap kepengurusan Partai Hanura se-Banten. Jika kemudian kepengurusannya diubah oleh kubu Ahmad Subadri, Eli mengatakan legowo.

“Verifikasi administrasi sudah dilakukan kepengurusan kami, kalau diubah kubu mereka, silakan aja, tapi lolos atau tidaknya verifikasi faktual, adalah kontribusi dan andil besar kami," tuturnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Hanura Banten Hanya Mengakui Kepengurusan versi Ketua Umum Daryatmo
paslon 1 paslon 2 paslon 3 NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top