Senin, 23 September 2019 |
News Room - Pemerintahan - Hukum

Gugatan Sengketa Informasi BOP Gubernur Banten Kandas, Permohonan Ditolak KI

Jumat, 06 Sept 2019 | 07:10 WIB Dibaca: 260 Pengunjung

*SERANG, [NEWSmedia] -* Permohonan sengketa informasi Biaya Operasional Penunjang (BOP)  Gubernur Banten yang diajukan Moch. Ojat Sudrajat S ditolak oleh majelis hakim Komisi Informasi (KI) Banten. Permohonan tersebut ditolak karena pemohon dinyatakan tidak melakukan permohonan dengan sungguh-sungguh dan tidak beritikad baik.

Sebelumnya, sengketa Informasi Biaya Operasional Penunjang Gubernur Banten diajukan Moch. Ojat Sudrajat S dengan nomor register 022/VI/KIBATEN-PS/2019 ke KI Banten. Termohonnya adalah Biro Umum Setda Provinsi Banten.

Sengketa informasi tersebut diajukan Moch. Ojat Sudrajat pada 27 Juni 2019. Kemudian pada 10 Juli 2019 dilaksanakan sidang pemeriksaan awal dengan dihadiri Moch. Ojat Sudrajat sebagai pemohon dan pihak Biro Umum Setda Provinsi Banten sebagai termohon.

Selanjutnya pada 15 Juli 2019 telah dilaksanakan mediasi di Kantor KI Banten dengan dihadiri pemohon dan termohon yang dimediasi oleh Achmad Nasrudin (Majelis Hakim KI Banten). Hasil mediasi pada saat itu, para pihak sepakat untuk menunda mediasi sampai pada hari Rabu, 31 Juli 2019 pukul 13.30 WIB. Dalam mediasi kedua antara pemohon dan termohon yang diwakili oleh Agus Sunendar, Ari Widodo dan Dadi Supriadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ahmad Syaukani sebagai Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten serta dimediasi oleh Achmad Nasr Udin. Namun mediasi dinyatakan gagal karena pemohon menarik diri dari proses mediasi.

Pada 13 Agustus 2019 KI Banten melanjutkan Sidang Pembuktian dengan mendengarkan dari para pihak yang dihadiri oleh pemohon langsung dan termohon yang diwakili oleh Rahmadi. Sukandar, Ari Widodo dan Dadi Supriadi.

Pada sidang pembuktian tersebut, termohon menyampaikan bahwa pemohon sudah melaporkan dugaan penyimpangan dan/atau tidak dipertanggungjawabkannya penggunaan Dana Biaya Operasional dan Dana Penunjang Operasional Gubernur Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 dan 2018 ke Bareskrim Mabes Polri. Yang menjadi alat buktinya adalah video sidang pada tanggal 10 Juli 2019 dan perihal pengaduan dan alat bukti pengaduan tersebut diakui oleh pemohon. Termohon menilai bahwa pemohon dianggap telah menggunakan informasi yang diperoleh tidak digunakan sebagaimana informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengganggu proses penyelesaian sengketa.

Pada Jumat 30 Agustus 2019, putusan sengketa Informasi Biaya Operasional Penunjang Gubernur Banten yang diajukan Moch. Ojat Sudrajat S dengan nomor register 022/VI/KIBANTEN-PS/2019 di kantor KI Banten dibacakan oleh Ketua Majelis Komisioner Suwardi bersama dua anggota Hilman dan Maskur.

Dalam sidang, majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti video rekaman sidang pemeriksaan awal sengketa informasi publik sedangkan proses persidangan belum selesai yang dijadikan bahan laporan ke Bareskrim Mabes Polri oleh pemohon.

Hal ini, pemohon dianggap telah menggunakan informasi yang diperoleh tidak digunakan sebagaimana informasi publik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengganggu proses penyelesaian sengketa. Majelis hakim pun menilai pemohon telah melakukan pelecehan kepada petugas Penyelesaian Sengketa berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf b dan c Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam amar putusan Nomor 022/VI/KIBATEN-PS/2019 tersebut Majelis Komisioner Komisi Informasi Banten memutuskan ‘Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima’. Putusan itu diputuskan pada Rapat Musyawarah Komisioner yaitu Suwardi selaku ketua merangkap Anggota Hilman dan Maskur masing-masing sebagai anggota. *[ard]*

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Gugatan Sengketa Informasi BOP Gubernur Banten Kandas, Permohonan Ditolak KI
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top