Minggu, 17 Desember 2017 |
News Room - Politik - Pemerintahan

Gubernur WH Bisa Usulkan Pemberhentian Ranta Sebagai Sekda

Sabtu, 05 Agt 2017 | 12:43 WIB Dibaca: 765 Pengunjung

Sekda Banten Ranta Soeharta saat datang ke kantor DPC Partai Demokrat Kota Serang untuk menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Pilkada Kota Serang 2018. (Dok: NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Gubernur Banten Wahidin Halim perlu bersikap tegas terhadap Sekda Banten Ranta Soeharta yang mengikuti pencalonan di Pilkada Kota Serang 2018. Karena Ranta belum mengundurkan diri, jabatan Sekda Banten bisa diusulkan ke Presiden untuk diganti.

Demikian hal tersebut diungkapkan Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ikhsan Ahmad saat diminta pandangan terkait fenomena pejabat ASN yang masuk dalam politik praktis pemilihan kepala daerah.

Ikhsan mengatakan, dalam politik yang perlu dicatat bukan hanya persoalan legalitas formal, tapi ada yang lebih fundamental, yakni persoalan moral.

"Dalam konteks moral, politik bukan saja berbicara legalitas formal hak dan kewajiban. Artinya pencalonan diri Sekda Banten di Pilkada Kota Serang mestinya harus dikaitkan dengan upaya menunjukkan kedewasaan dan pendidikan politik yang matang bagi kalangan birokrasi dan masyarakat yang selama ini menganggap birokrasi tidak pernah netral secara substansial dan selalu menjadi masalah dgn keberpihakannya," kata Ikhsan, Sabtu (5/8/2017).

Untuk memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat, kata Ikhsan, sudah seharusnya Sekda Banten Ranta Soeharta legowo untuk melepaskan jabatannya dan konsentrasi pada keinginan politiknya mencalonkan di Pilkada Kota Serang.

Ranta Soeharta saat mendaftar penjaringan bakal calon di Partai Hanura.*

"Sedari awal punya niat saja harusnya mundur," ucap Dosen Politik dan Ekonomi di beberapa kampus itu.

Apabila Sekda Banten Ranta Soeharta tidak mau mundur, Ikhsan menyarankan agar Gubernur Banten Wahidin Halim untuk mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat usulan pemberhentian jabatan Sekda kepada Presiden Jokowi, seperti yang juga dilakukan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan kepada Sekda Jabar Iwa Kartiwa.

"Harus itu (diusulkan diberhentikan-red)," terang Ikhsan.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah mengirimkan surat usulan pemberhentian Sekda Jabar Iwa Kartiwa kepada Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan Gubernur Aher untuk menjaga kode etik dan netralitas ASN, karena nama Iwa Kartiwa disebut-sebut akan mencalonkan diri pada Pilgub Jabar 2018.

Sementara di Provinsi Banten, Sekda Banten Ranta Soeharta sudah secara terbuka mencalonkan diri di Pilkada Kota Serang. Bahkan Ranta sudah mendaftar penjaringan bakal calon ke partai politik, serta melakukan sosialiasi pencalonan sebagai bakal calon Wali Kota Serang melalui spanduk, banner pohon dan alat peraga kampanye lainnya.

Langkah Sekda Banten yang mengikuti politik praktis dinilai sebagai contoh yang tidak baik bagi ASN. Sikap Ranta bisa berpengaruh terhadap asas netralitas yang harus dipatuhi ASN.

Tak hanya soal netralitas, keikutsertaan Sekda Banten Ranta Soeharta dalam kontestasi Pilkada juga dianggap bisa mempengaruhi produktivitasnya sebagai ASN, karena akan disibukkan dengan proses tahapan pencalonan.

"Sebagai Pejabat ASN tertinggi, harusnya bapak mencontohkan pada kami tentang Netralitas dan Disiplin ASN," tulis Risan Syachda Aulia, pegawai ASN di Pemprov Banten dalam akun media sosial facebook.

Dalam postingan tersebut, Risan juga menyertakan kalimat bertanda pagar #BeraniNyalonBeraniMundur.

Hingga berita ini diturunkan, Sekda Banten Ranta Soeharta belum dapat dikonfirmasi. Beberapa kali kantornya didatangi, Ranta tidak ditemui. Nomor teleponnya juga tidak dapat dihubungi. [pr/ard]

Editor: Rapih Herdiansyah
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Gubernur WH Bisa Usulkan Pemberhentian Ranta Sebagai Sekda
Top