Rabu, 23 Mei 2018 |
News Room - Pemerintahan

Gubernur Banten: Selamat Tinggal BGD

Selasa, 16 Jan 2018 | 19:22 WIB Dibaca: 1374 Pengunjung

SERANG, [NEWSmedia] - Gubernur Banten Wahidin Halim nampaknya tidak lagi berkenan terhadap keberadaan PT Banten Global Development (BGD) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten pada 2009-2010 silam.

“Saya sudah lupakan BGD. Saya sudah ucapkan selamat tinggal BGD,” kata Wahidin kepada awak media setelah menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Banten, Selasa (16/1/2017)

Hal tersebut diungkapkan Wahidin Halim saat ditanya apakah rencana Pemprov Banten mendirikan BUMD di bidang agrobisnis akan disatukan dengan PT BGD.

Sambil tersenyum, Wahidin meninggalkan Gedung DPRD Banten dan bergegas masuk ke kendaraan dinasnya tanpa menjelaskan secara jelas maksud dari ucapannya tersebut.

Untuk diketahui, PT BGD dibentuk sebagai BUMD milik Pemprov Banten berdasarkan Perda Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Banten dan berdiri pada 2010.

Berdasarkan situs PT BGD, perusahaan tersebut menjalankan beberapa bisnis, salah satunya layanan pergudangan di Bandara Soekarno-Hatta.

PT BGD juga diketahui sebagai perusahaan daerah yang mempersiapkan pembentukan Bank Banten. Namun dalam proses pembentukannya terjadi kasus korupsi suap yang melibatkan Direktur Utama PT BGD, Ricky Tampinongkol serta seorang pimpinan dan anggota DPRD Banten yang sudah divonis hukuman penjara. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) saat para terpidana melakukan suap.

Diketahui pula, PT BGD memiliki anak perusahaan seperti PT Banten Inti Gasindo, PT Banten Gas Synergy, PT Banten Global Synergy dan PT Banten Global Pariwara, serta sejumlah usaha patungan (KSO) di beberapa bidang, termasuk batubara.

Namun sampai saat ini, PT BGD dinilai belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sedangkan modal yang digelontorkan Pemprov Banten untuk modal pembentukan PT BGD termasuk untuk modal operasionalnya mencapai lebih dari Rp300 miliar rupiah.

Memilih Mengelola BUMD Baru

Saat membacakan jawaban atas Raperda Prakarsa DPRD di rapat paripurna, Gubernur yang akrab dipanggil WH itu mengatakan Pemprov Banten akan membentuk BUMD bidang agrobisnis.

Menurutnya, rencana pembentukan BUMD di bidang agrobisnis menjadi penting karena selama ini padi yang dihasilkan di Banten dibeli oleh daerah lain dan diolah menjadi beras.

“Masalahnya tidak ada dinas yang diberikan otoritas untuk membeli gabah. Gabah basah dibawa ke Karawang dikeringkan, karena kita tidak punya mesin pengering, dan dijual lagi di Banten dengan harga mahal,” kata WH.

Dengan memiliki BUMD bidang agrobisnis, padi-padi petani di Banten akan dibeli oleh BUMD tersebut, kemudian diolah, sehingga produksi dan distribusi padi dan beras di Banten bisa terpantau dan terkontrol dengan baik.

“Perusahaan (BUMD) agrobisnis yang sudah masuk ke dewan untuk dibahas. Perusahaan ini diharapkan yang memegang pola pertanian, distribusi hasil pertanian, dan hal lainnya,” terang mantan Wali Kota Tangerang ini.

Wahidin menegaskan, Pemprov Banten berkomitmen untuk mensejahterakan para petani. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, maka perlu ada sarana dan regulasi yang jelas terkait pertanian yang berpihak pada petani.

Menurut WH, tidak hanya padi yang akan dikelola oleh BUMD tersebut. Seluruh hasil bumi di Banten seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, juga akan dioptimalkan pemasarannya. [rbo/ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Petunjuk Jalan ke 'Banten Lama' Disoal
Rabu, 23 Mei 2018 | 20:56 WIB
Petunjuk Jalan ke 'Banten Lama' Disoal
Ini Lokasi Bazar Sembako Murah di Kota Serang
Rabu, 23 Mei 2018 | 16:31 WIB
Ini Lokasi Bazar Sembako Murah di Kota Serang

KOMENTAR

Gubernur Banten: Selamat Tinggal BGD

BERITA TERKAIT

POLRES SERANG KOTA NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top