Rabu, 21 Oktober 2020 |
News Room - Pendidikan - Pemerintahan

Gubernur Banten Marah Ada 'Pungli' Dalam Proses Penerimaan Siswa Baru

Selasa, 11 Jul 2017 | 19:17 WIB Dibaca: 919 Pengunjung

Gubernur Banten Wahidin Halim diwawancara wartawan usai rapat paripurna DPRD Banten, Selasa (11/7/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] – Mendengar adanya temuan pungutan liar dan jual beli 'kursi' dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP dan SMA/SMK Negeri di Provinsi Banten, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung naik pitam. Ia menyatakan akan menindak tegas apabila ditemukan bukti pelanggaran tersebut.

“Saya minta datanya yang lengkap, saya skor atau saya pecat, harus diperhatikan, kita lihat tingkat kesalahannya,” kata Wahidin Halim ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (11/7/2017).

Wahidin Halim menyarankan agar masyarakat atau pihak apapun yang mengetahui persoalan tersebut agar melapor ke polisi. Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar hukum.

“Lapor aja, tindak lanjuti, bagus saya setuju itu, bongkar. Kalau melanggar hukum, laporkan ke polisi,” kata WH.

Wahidin merasa kesal karena sebelumnya pernah menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK di provinsi Banten agar tidak melakukan pungli. Hal tersebut disampaikan dalam forum pertemuan dengan kepala sekolah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan sejumlah masalah dan praktik kecurangan selama pelaksanaan PPDB 2017 tingkat SMA sederajat. Salah satunya laporan pungli dengan nilai jutaan rupiah.

Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Bambang P. Sumo mengatakan,  dari hasil monitoring, ada pengaduan ditemukannya pungutan senilai Rp2,5 juta hingga Rp4 juta.

“SMA di Tanara misalkan, ada pungutan sebesar Rp4 juta begitu siswa diterima. Ada juga siswa di Kramatwatu yang harus bayar Rp2,5 juta,” ungkapnya.

Selain pungli,  berdasarkan hasil monitoring Ombudsman juga ditemukan jual beli 'kursi'. Menurutnya, para pembeli kursi tersebut datang dari orang-orang berpengaruh seperti DPRD, kepala daerah, maupun kepala dinas.

“Unggulan sama aja. Malah karena itu kan mencari di situ lebih banyak lagi. Titipan itu mereka dipusingkan (oleh) DPRD, kepala daerah, kepala dinas,” ujarnya.

Angka untuk membeli kursi tersebut, kata Bambang, cukup besar, dari Rp5 juta hingga Rp10 juta. Sayangnya, terkait kasus tersebut tidak ada bukti yang berhasil didapat karena tidak ada yang berani melapor secara resmi, hanya aduan biasa. [Red/rbo]

Penulis: Red/rbo
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Gubernur Banten Marah Ada 'Pungli' Dalam Proses Penerimaan Siswa Baru
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top