Selasa, 27 Juni 2017 |
News Room- Pemerintahan

Gubernur Banten Larang Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Selasa, 20 Jun 2017 | 01:14 WIB
ilustrasi

SERANG, [NEWSmedia] -  Gubernur Banten, Wahidin Halim menegaskan Pemprov Banten melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran 2017 ini. Kebijakan tersebut mengikuti aturan yang telah dipublikasikan oleh Pemerintah Pusat dan KPK.

Menurut Wahidin, larangan itu bersifat wajib dan akan dikenakan sanksi bagi pejabat yang kedapatan memanfaatkan fasilitas negara seperti menggunakan kendaraan dinas untuk aktivitas mudik.  

"Tidak boleh, kata KPK gak boleh, ya saya mengikuti aturan," kata Wahidin saat ditemui usai pimpin usai pimpin apel Pasukan Ramadniya Kalimaya 2017 di Alun-Alun Barat Kota Serang, Senin, (19/6/2017).

Wahidin juga meyakini bahwa tidak ada pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang melakukan pelanggaran tersebut. Untuk kendaraan dinas dipastikan seluruhnya disimpan di rumahnya masing-masing.

"Saya yakin tidak ada yang menggunakan dan semua kendaraan dikumpulkan dirumah masing-masing," tukasnya.

Untuk kendaraan dinas yang digunakan dirinya, Wahidin akan memakainya untuk dipakai pulang ke kampung halamanya di Kota Tangerang. 

"Kalau saya pulang ke Tangerang ya pakai mobil dinas, ya wong saya pulang kesana, itu wilayah saya ko. Beda dengan yang diluar Banten, bukan wilayah kerja," imbuhnya. 

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pejabat negara tak menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran. Sebab, mobil dinas hanya bisa digunakan untuk melakukan tugas negara.

"Nah, hari ini agak ada sulit membedakan seperti hari raya lebaran ini Anda sering melihat mobil dinas dipakai pulang kampung, itu sama sekali tidak boleh. Karena mobil dinas melayani yang bersangkutan melakukan tugas negara," ujar Agus dalam acara Antikorupsi di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017).

Dia mencontohkan pimpinan KPK yang menggunakan kendaraan dinas. Saat berangkat dari Rumah menuju Kantor KPK menggunakan mobil pribadi.

Jika dirinya menggunakan mobil dinas, keluarganya bisa menikmati fasilitas kantor. Oleh sebab itu, mobil dinas hanya digunakan dalam tugas negara.

Sementara itu, situs resmi Kementerian PANRB menjelaskan ‎Pemerintah kembali menegaskan agar aparatur negara tidak menggunakan mobil dinas untuk kepentingan mudik saat lebaran. Ketentuan itu sudah diatur dalam Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.

Menteri PANRB Asman Abnur menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin 12 Juni 2017.

“Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi,” ujar Asman menegaskan.

Karena itu Menteri mengingatkan agar seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menaati aturan tersebut. “Mobil dinas jangan digunakan untuk pribadi, apalagi untuk mudik saat libur lebaran,” katanya.

Asman mengatakan, penggunaan kendaraan dinas operasional dibatasi pada hari kerja, dan digunakan di dalam kota. “Kalau instansi pemerintah memiliki bus jemputan pegawai, mungkin bisa digunakan. Tapi harus harus dengan izin tertulis dari pimpinan instansi pemerintah tempat ASN bekerja atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya,” kata Asman. [Red/Vredo]

Penulis: Red/vredo
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Gubernur Banten Larang Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran VIA FACEBOOK
Gubernur Banten Larang Pejabat Pakai Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran VIA DISQUS
Top