Selasa, 19 November 2019 |
News Room - Pemerintahan

Gubernur Banten Berhentikan Kepala Dinas Perhubungan

Rabu, 07 Mar 2018 | 00:38 WIB Dibaca: 960 Pengunjung

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Revri Aroes (paling kanan), bersama sejumlah pejabat Pemprov Banten saat pembukaan Indonesia Bussiness Summit di Australia, November 2016. (Dok: NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Gubernur Banten, Wahidin Halim memberhentikan Revri Aroes dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten dan menunjuk Herdi Jauhari, DEA menjadi pelaksana tugas (Plt) kepala dinas tersebut.

Pemberhentian Revri Aroes sebagai Kepala Dinas Perhubungan Banten tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 821.2/kep.65-BKD/2018 tertanggal 5 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim.

Kemudian, Gubernur Banten menerbitkan surat perintah tugas (SPT) Nomor 800/508-BKD/2018 tanggal 5 Maret 2018 yang menunjuk Herdi Jauhari, DEA menjadi Plt Kepala Dishub Provinsi Banten.

Non-aktifnya Revri Aroes sebagai Kepala Dinas Perhubungan dibenarkan oleh Herdi Jauhari, DEA, Plt Kepala Dishub Provinsi Banten yang ditugaskan Gubernur Banten.

“Pak Revri itu mengajukan pensiun dini. Hanya itu yang bisa saya beritahukan soal alasan pemberhentian Pak Revri. Sebagai Plt, yang saya lakukan pertamakali adalah melakukan konsolidasi ke dalam, tetapi secepat merealisasikan rencana-rencana yang sudah ada dalam APBD Banten,” kata Herdi seperti dikutip dari MediaBanten.Com, Selasa (6/3/2018) malam.

Dalam surat perintah tugas kepada Herdi Jauhari, DEA sebagai Plt Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, disebutkan bahwa penjabat Plt memiliki tugas dan kewenangan melaksanakan tugas rutin jabatan kepala dinas perhubungan mengacu pada pasal 81 Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan tugas pokok fungsi tipe susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Banten.

Kemudian, disebutkan juga, pelaksana tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

Kewenangan pelaksana tugas pada aspek kepegawaian meliputi menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja, menetapkan kenaikan gaji berkala, menetapkan cuti selain cuti di luar tanggungan negara, menetapkan surat penugasan pegawai, menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi dan memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi dan izin tidak masuk kerja.

Menurut Herdi, tugas terberat yang harus dilaksanakan dirinya sebagai Plt Kepala Dishub Banten adalah mempercepat program-program yang sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Baca juga: Tegur Pejabat yang Gelisah Karena Rotasi, Andika: Saya dan Pak Gubernur Lebih Gelisah

“Sekarang saya dipercaya sebagai Plt, makanya saya mengajak kepada teman-teman agar mari sama-sama melaksanakan apa yang sudah diprogramkan tercantum dalam APBD,” ujarnya.

Diketahui, alokasi APBD Banten tahun anggaran 2018 untuk Dinas Perhubungan nilainya mencapai Rp77 miliar, di antaranya Rp56 miliar merupakan kegiatan yang harus dilelang. Program terbesar di antaranya penerangan jalan umum (PJU), marka jalan dan sejenis.

Hingga tadi malam, NEWSmedia belum bisa mendapatkan konfirmasi, baik dari Revri Aroes maupun dari Gubernur Banten, Wahidin Halim. [ard/mbc]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Gubernur Banten Berhentikan Kepala Dinas Perhubungan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top