Kamis, 19 September 2019 |
News Room - Pemerintahan

Forum Honorer K1 Banten Minta Rano Karno Contoh Gubernur Papua Barat

Selasa, 30 Agt 2016 | 11:26 WIB Dibaca: 666 Pengunjung

Baliho yang dibuat Forum Honorer K1 Banten yang dipasang di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten pada April lalu.*

SERANG, [NEWSmedia] – Pada akhir April 2016, sejumlah baliho berukuran besar dan puluhan spanduk yang dibuat Forum Honorer Kategori Satu (K1) Pemerintah Provinsi Banten terpasang di beberapa titik di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Media komunikasi itu berisi aspirasi para tenaga kerja honorer K1 agar segera diangkat menjadi PNS.

Aksi itu bertujuan untuk mendorong Gubernur Banten, Rano Karno agar mau memperjuangkan nasib para honorer K1 yang sudah harus diangkat menjadi PNS. Ketika itu, Rano diminta untuk menemui dan menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Yuddy Chrisnandi, untuk menyelesaikan pengangkatan honorer K1 Pemprov Banten menjadi CPNS pada tahun ini juga.

Namun sampai sekarang nasib para pegawai honorer yang sudah bekerja puluhan tahun di lingkungan Pemprovi Banten, belum juga ada kejelasan. Padahal beberapa hari setelah para tenaga kerja honorer tersebut melakukan aksi, terdapat salah seorang pejabat utusan Gubernur Banten, Rano Karno yang menemui Forum Honorer K1 dan menyampaikan janji Rano Karno untuk memperjuangkan hak para pegawai honorer tersebut.

Forum Honorer K1 Pemprov Banten pun sudah sepakat untuk melakukan berbagai langkah agar honorer K1 diangkat menjadi CPNS pada 2016. Namun, mereka menyadari, perjuangan tersebut tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh gubernur.

Atas dasar itu, pekan ini Forum Honorer K1 Pemprov Banten kembali melakukan pertemuan. Hasilnya, mendesak Rano Karno untuk memperjuangkan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini langsung kepada Presiden Joko Widodo.

Bahkan Ketua Forum Tenaga Honorer K1 Pemprov Banten Endang Suherman meminta Gubernur Rano Karno  untuk mencontoh langkah Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi yang datang langsung menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperjuangkan nasib para tenaga kerja honorer yang sudah puluhan tahun belum diangkat PNS tersebut.

Langkah yang ditempuh Gubernur Papua Barat tersebut membuahkan hasil, sehingga Presiden Jokowi menyetujui pengangkatan sebanyak 1.283 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menjadi PNS.

“Kami ingin mengingatkan kembali, bahwa  pengangkatan tenaga honorer K1 jadi PNS adalah hak  kami dan kewajiban pemerintah.  Baik Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB)  maupun Pemprov Banten, memiliki kewajiban mengupayakan percepatan pengangkatan tenaga honorer K1 menjadi PNS,” kata Endang, Senin (29/8/2016) malam.

Ia mengatakan, berdasarkan validasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ada sebanyak 359 tenaga honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten yang masih aktif dan memiliki hak untuk diangkat menjadi PNS.

“Target kami Oktober  2016 sudah ada kepastian dan titik terang. Namun hingga kini kami belum memperoleh informasi yang pasti. Kami tetap akan bergerak menuntut hak kami ini sampai tuntas. Ini sudah jadi kesepakatan bersama, sebagaimana tertuang dalam program strategis forum. Pemprov Banten, KemenpanRB maupun BKN sudah mengetahui program strategis forum karena kami pernah menyampaikannya,” ujar Endang.

Endang mengungkapkan, untuk memastikan nasib ratusan pekerja honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten, pihaknya tengah memantapkan surat yang akan ditujukan kepada presiden yang berisi tentang tuntutan hak sebagai warga negara dalam memperoleh keadilan,  sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012.

“Terpaksa ini kami lakukan karena kami merasa semua yang terjadi sekarang bergerak dengan sangat lambat. Dengan surat ini, kami yakin Bapak Presiden Joko Widodo akan menanggapi dan meresponsnya dengan serius, karena beliau pro rakyat,” tuturnya.

Endang menegaskan, pihaknya akan terus pantau dan evaluasi setiap tahapan program strategis forum ini. Bahkan, para honorer K1 Banten juga tengah mengkaji dan menyiapkan langkah untuk melakukan aksi demonstrasi. “Mungkin dengan cara-cara seperti ini aspirasi kami dapat didengar,” ucapnya.

Lebih jauh lagi, Endang mengungkapkan langkah terakhir yang akan ditempuh ratusan tenaga honorer K1 di lingkungan Pemprov Banten adalah mengajukan gugatan class action kepada pemerintah atas tidak tuntasnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 56 Tahun 2016 di Provinsi Banten.

‘“Kami berharap langkah terakhir ini tidak dilakukan, jika Pemprov Banten proaktif memperjuangkan hak para tenaga honorer K1 yang hingga kini belum mendapatkan titik terang. Sekali lagi, kami meminta Gubernur Banten Rano Karno untuk mengikuti langkah Gubernur Papua Barat menemui langsung Presiden Jokowi guna memperjuangkan nasib para tenaga honorer. Buktinya, Presiden Jokowi mengabulkan permintaan Gubernur Papua Barat untuk mengangkat sebanyak 1.283 tenaga honorer menjadi PNS,” ujar Endang, mengingatkan. [Verbum/02]

Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Forum Honorer K1 Banten Minta Rano Karno Contoh Gubernur Papua Barat
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top