Jumat, 30 Oktober 2020 |
News Room - Pemerintahan

FH Banten Bersatu Minta Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dipolitisasi

Selasa, 21 Jan 2020 | 14:04 WIB Dibaca: 1362 Pengunjung

Apel pegawai Pemprov Banten. [Dok: Biro ARTP Banten]*

SERANG, [NEWSmedia] - Ketua Forum Honorer Banten Bersatu, Martin Alkosim menanggapi keputusan pemerintah pusat bersama DPR RI terkait penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, keputusan tersebut masih bersifat abu-abu. Sebab lanjut Martin, sejauh ini beberapa honorer yang telah mengikuti test, belum mendapatkan Surat Keterangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (SK P3K).

"Sampai saat ini yang kemarin tes, sampai hari belum ada SK P3K. Dan sampai saat ini juga belum jelas yang lolos siapa dan yang diterima siapa. Memang ada wacana seperti itu ya kita bersyukur cuma teknis pelaksanaan itu kan terkait data apakah pemerintah pusat sudah tau mana honorer yang diterima mana yang tidak," kata Martin saat dihubungi melalui sambungan selulernya, Selasa (21/1/2020).

Ia menjelaskan, untuk jumlah tenaga honorer se-Banten yang masuk dalam K2 ada sekitar 25.000 orang dan yang paling banyak berada di Tangerang.

"Kalau untuk Kota Serang itu ada 1.000, tidak terlalu banyak, terus di Kabupaten Serang ada sekitar 1.500 orang, Cilegon hanya 417 orang, dan Pandeglang ada 5.000 orang," jelasnya.

Ia juga berharap setelah ada keputusan tersebut bisa betul-betul terwujud dan tidak dijadikan untuk ajang politik tertentu.

"Jadi harapan saya, setelah apa yang di DPR RI bersama pemerintah pusat, bisa betul-betul tetwujud. Cuman kami minta peraturanya seperti apa, kriterianya seperti apa, terus yang kedua kami mengharapkan kepada pemerintah daerah trutama Provinsi Banten agar data (honorer-red) itu valid dan betul-betul tidak ada data siluman yang masuk menjadi tenaga honorer, dan yang ke tiga jangan dijadikan ajang politik," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setuju untuk menghapus tenaga kerja honorer, pegawai tidak tetap serta status kepegawaian lainnya dari tubuh pemerintahan.

Hal ini disampaikan melalui rapat kerja persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Kompleks Gedung DPR MPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dalam hasil kesimpulan rapat kerja yang dibacakan, ada beberapa poin yang telah disepakati, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap penurunan ambang batas (passing grade) penerimaan CPNS 2019, Komisi II meminta Kementerian PAN-RB menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS 2019 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesionalisme sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024.

2. Komisi II DPR, Kementerian PANRB, dan BKN sepakat untuk memastikan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya.

3. Komisi II meminta BKN memastikan ketersediaan server, kesiapan SDM, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Tahun 2019 di 427 titik lokasi tes SKD.

4. Terhadap lokasi tes SKD yang bekerjasama dengan berbagai instansi, Komisi II meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan server berada di tempat yang aman, kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik, terutama di Jabodetabek yang belum lama ini terkena bencana banjir.

5. Komisi II mendukung Kementerian PANRB dalam melakukan berbagai tahap penyederhanaan birokrasi dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya dengan tidak mengurangi penghasilan ASN. [ahi/red]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

FH Banten Bersatu Minta Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dipolitisasi
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top