Minggu, 05 Juli 2020 |
News Gallery

Fatwa MUI Selaras dengan Konstitusi

Selasa, 20 Des 2016 | 18:28 WIB Dibaca: 672 Pengunjung

foto ilustrasi.*

[NEWSmedia] - Pernyataan Kapolri yang menyebut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bukanlah hukum positif, sehingga tidak bisa dijadikan landasan hukum bagi kepolisian di daerah, mendapat kritik dari Ketua Komisi Hukum MUI, Prof HM Baharun. Menurutnya, walaupun fatwa MUI bukan hukum positif, namun fatwa MUI merupakan sumber hukum positif.

"Hal ini selaras dengn konstitusi, dan nilai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila adalah bukti bahwa hukum positif harus dipengaruhi sila pertama," kata Baharun.

Ia menegaskan, hukum positif kita adalah hukum yang memiliki roh ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam istilah agama Islam adalah tauhid. Karena itu, menurutnya, fatwa MUI telah menjadi hukum yang berkembang di masyarakat dan mengikat umat Islam.

"Mungkin yang dimaksud Kapolri itu fatwa mentahnya itu sendiri," ujarnya.

Kapolri seharusnya tahu, banyak bukti fatwa MUI menjadi sumber hukum positif. Di antaranya Undang-Undang Keuangan Syariah itu sumbernya adalah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian fatwa itu diundangkan menjadi hukum positif.

Fatwa MUI terkait pelarangan penggunaan atribut natal bagi seorang Muslim, menjadi pertentangan antara Kapolri dengan Polres Bekasi dan Kulonprogo. Dua polres tersebut mendapatkan sanksi dari Kapolri karena merujuk fatwa MUI sebagai alasan mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan atribut natal bagi Muslim di wilayahnya. [rpk] 

Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

LAINNYA

Bassist Maroon 5 Mickey Madden Ditangkap Polisi
Kamis, 02 Jul 2020 | 12:36 WIB
Bassist Maroon 5 Mickey Madden Ditangkap Polisi
Tips Cegah Covid-19 di Tempat Kerja
Senin, 29 Jun 2020 | 09:35 WIB
Tips Cegah Covid-19 di Tempat Kerja
Limbad dan Benazir Endang Resmi Cerai
Sabtu, 27 Jun 2020 | 11:40 WIB
Limbad dan Benazir Endang Resmi Cerai

KOMENTAR

Fatwa MUI Selaras dengan Konstitusi

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top