Kamis, 13 Mei 2021 |
News Room

Evaluasi dengan KPK, Gubernur Banten: Jangan Sampai Kepala Daerah Berurusan Dengan KPK

Rabu, 18 Okt 2017 | 17:32 WIB Dibaca: 705 Pengunjung

Gubernur Banten, Wahidin Halim saat memberikan sambutan pada acara Rapat Evaluasi bersama dengan KPK di Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).*

CILEGON, [NEWSmedia] - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi pimpinan Daerah terkait ‘Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Banten’ di  Aula Gedung DPRD Kota Cilegon, Rabu (18/10/2017).

Gubernur Banten, Wahidin Halim dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK dan tim Satgas Korsupgah yang tidak henti-hentinya memberikan support dan pendampingan kepada pemerintah daerah di Banten dalam rangka mendukung terwujdunya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

"Saya sudah komitmen untuk minta agar KPK terus hadir dalam rangka pembinaan dan pencegahan korupsi di Banten. maka dengan itu, saya minta KPK dampingi terus biar kita aman," kata Wahidin.

Wahidin menyampaikan, terkait dana desa yang saat ini sedang berjalan, dirinya meminta kepada seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten untuk mengawasi aliran dana tersebut, agar tepat sasaran dan tepat pelaporan.

“Mudahan-mudahan kejadian OTT kemarin yang terakhir. Jangan sampai kepala daerah ada yang berurusan lagi dengan KPK, apalagi Gubernurnya. Soalnya kalau sudah menyebut KPK, bikin tidak bisa tidur,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan, selain melakukan penindakan korupsi, pihaknya juga gencar melakukan pencegahan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Banten khususnya.

"Tadi saya jelaskan kepada semuanya, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak boleh sepotong-potong. Kami hadir di sini sudah beberapa tahun lalu. Hari ini kami datang lagi untuk melakukan evaluasi, kemudian bikin rencana aksi lagi. Ada mungkin memang beberapa hambatan apakah itu baik dari perundang-undangan, lembaganya atau pun dari tata kelolanya makanya KPK datang untuk membantu," ungkapnya.

Menurutnya, tindak pidana korupsi sebetulnya bisa dicegah dengan berbagai upaya, salah satunya adalah menciptakan upaya pencegahan secara sistematis dan komitmen dari pemerintahan, agar para kepala daerah, pejabat dan ASN tidak tersangkut korupsi.

"KPK sangat memperhatikan Banten karena dunia luar juga melihat, makanya kita datang membantu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, kami ingin Banten bisa menjadi daerah paling keren di seluruh Indonesia soal pencegahan korupsi. Misalkan ada anak yang pake mobil dinas, dilarang saja. Pencegahan korupsi itu harus dimulai dari keluarga kita dulu,” pungkasnya. [hms]

Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Evaluasi dengan KPK, Gubernur Banten: Jangan Sampai Kepala Daerah Berurusan Dengan KPK
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top