Kamis, 13 Mei 2021 |
News Room - Banten Memilih

Duplikasi Dokumen Negara, Rano-Embay Dilaporkan ke Bawaslu

Senin, 06 Feb 2017 | 19:47 WIB Dibaca: 1307 Pengunjung

Tim Advokasi WH-Andika memperlihatkan APK yang diduplikasi.*

SERANG, [NEWSmedia] - Dugaan pelanggaran kampanye oleh pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarief, kembali dilaporkan tim advokasi paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten. Senin, (06/02/2017).

Perwakilan tim advokasi WH-Andika, Ferry Renaldi menyebutkan, kedatangan tim ke Bawaslu adalah untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 2. Mereka menemukan atribut atau bahan kampanye yang tidak sesuai dengan aturan PKPU nomor 12 tahun 2016 yaitu duplikasi surat suara yang hanya nomor urut 2 saja yang ada.

Ia mengatakan, di aturan PKPU nomor 12 tahun 2016 pada pasal 26 itu sudah jelas bahwa yang diperbolehkan menjadi alat peraga kampanye (APK) itu seperti topi, baju, tas, dan lain sebagainya.

“Jadi kita temukan didalam mobil yang berplat B 420 KIS sekitar daerah Karawaci, Tangerang, atribut atau bahan kampanye berupa duplikasi surat suara ini hanya ada nomor urut 2 saja, sedangkan nomor urut 1 tidak ada,” Kata Ferry.

Ferry mengatakan, surat suara merupakan dokumen Negara. Akan tetapi diduplikasi dab digunakan untuk melakukan kampanye oleh pasangan nomor urut 2.

“Surat suara itu kan bagian dokumen Negara yang sifatnya rahasia, kalau diduplikasi tanpa izin dari KPU, ini sudah termasuk melakukan pelanggaran,” tegasnya.

Selain itu penduplikasian dokumen negara, tim menemukan pasangan nomor urut 2 membagikan detergen kepada masyarakat di wilayah Kecamatan malingping.

“Temuan kedua yaitu paslon nomor urut 2 membagikan detergen kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Malingping. Jadi menurut kami, ini juga termasuk melanggar aturan PKPU nomor 12 tahun 2016,” ujarnya.

Temuan terakhir Tim Advokasi WH-Andika yaitu adanya foto Rano Karno di Bandara Soekarno-Hatta pada Kantor Penghubung Provinsi Banten, yang tidak sesuai dengan aturan PKPU Pasal 67 ayat 1 dan 4.

“Rano Karno kan sudah tidak menjadi Gubernur Banten lagi, jadi seharusnya hal seperti ini sudah tidak terpampang pada kantor milik pemerintahan," pungkas Ferry. [Ifal]

Penulis: Syahrifal
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Duplikasi Dokumen Negara, Rano-Embay Dilaporkan ke Bawaslu

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top