Selasa, 20 Oktober 2020 |
News Room - Hukum

Dugaan Korupsi Pengadaan HP Rp24 M di Pandeglang Dilaporkan ke Kejati

Selasa, 13 Okt 2020 | 11:59 WIB Dibaca: 1334 Pengunjung

SERANG, [NEWSmedia] - Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) melaporkan adanya dugaan korupsi proyek pengadaan HP Tablet untuk sekolah ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Senin (12/10/2020).

Koordinator ALIPP, Uday Suhada mengatakan dugaan mark up harga itu terjadi di lingkungan Kantor Cabang Dinas (KCD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten wilayah Lebak, dan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang.

"Dugaan korupsi terjadi di proyek pengadaan HP Tablet untuk SMA/SMK di Kabupaten Lebak itu senilai Rp8,5 miliar, dan di Pandeglang senilai Rp24 miliar, rinciannya untuk SMP senilai Rp8,1 miliar dan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang senilai Rp15,9 miliar," kata Uday.

Ia menjelaskan, dari hasil investigasi dan analisis yang ALIPP lakukan, potensi keuangan negara dari dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan HP Tablet untuk SMA/SMK/SKh di Kabupaten Lebak sebesar Rp1 miliar. Sedangkan SMP dan SD di Kabupaten Pandeglang diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar.

“Kerugian keuangan negara dari proyek pengadaan HP Tablet tahun 2019 ini diperkirakan sebesar Rp. 3,2 miliar,” jelasnya 

Sumber anggaran proyek tersebut diketahui berasal dari APBN tahun anggaran 2019. Oleh karena itu lanjut Uday, patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi melalui penggelembungan harga barang yang dilakukan oleh sejumlah oknum Aparat Sipil Negara di Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten Kantor Cabang Dinas wilayah Kabupaten Lebak serta Pihak Ketiga.

"Adapun orang-orang yang patut diduga bermain di proyek ini adalah Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Banten wilayah Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Kasie SD Dindik Kabupaten Pandeglang, Ketua M2KS Pandeglang dan penyedia barang Awinet dan PT. Grand Citra Integra," ungkapnya 

Sementara untuk menanggapi laporan itu, Kasi Penerangan Umum (Penkum) Kejati Banten Ivan Siahaan mengaku masih menunggu prosesnya. Demikian tergantung pada pimpinan, apakah ditindaklanjuti di bidang Intel atau Pidsus.

“Untuk selanjutnya nanti akan dianalisa dan dikaji, baru nanti ditentukan langkah selanjutnya. Berupa pengumpulan data dan keterangan. Terhadap hal ini juga yang pasti kita serahkan petunjuk pimpinan,” tutup Ivan. [fbn]

Editor: Ahmad Hifni
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Dugaan Korupsi Pengadaan HP Rp24 M di Pandeglang Dilaporkan ke Kejati
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top