Rabu, 03 Maret 2021 |
News Room

DPRD Banten Perlu Tindak Lanjuti ‘Australia Gate’ Rano Karno

Kamis, 24 Nov 2016 | 12:46 WIB Dibaca: 1124 Pengunjung

Rano Karno (tampak belakang menggunakan tas) bersama pejabat Banten saat berbincang dengan Duta Besar RI untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dan Konjen Perth, di Australia, Sabtu (12/11/2016). (Foto: Ist)

SERANG, [NEWSmedia] - Keberadaan Rano Karno bersama sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Australia dalam rangka menghadiri Indonesia Bussines Summit (IBS) 2016 di Perth Australia 11-13 November 2016, perlu ditindak lanjuti oleh DPRD Banten.

“Dewan bisa meminta keterangan dan informasi pada RK (Rano Karno-red) karena ia menyalahi etika publik,” kata Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang, Leo Agustino, pekan kemarin.

Leo mengatakan, masalah tersebut harus menjadi perhatian serius DPRD Banten, mengingat salah satu fungsi dewan adalah melakukan pengawasan. Namun, pengawasan yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan pada individu biasa.

“Dalam konteks sekarang ini, RK tidak bisa menjadi subjek pengawasan dewan, karena RK bukan gubernur,” ujarnya.

Leo mengatakan, DPRD Banten bisa melakukan klarifikasi kepada pejabat Pemprov Banten yang berangkat ke Australia dan pihak-pihak terkait yang terlibat, termasuk bisa saja memanggil Rano meski sudah cuti sebagai Gubernur Banten.

Simak: Mendagri No Comment Soal 'Australia Gate' Rano Karno

DPRD Banten, lanjut dia, dapat mengklarifikasi terkait keberadaan Rano Karno di Australia yang diduga mengatasnamakan Gubernur Banten di Australia. “Seharusnya, RK secara personal meminta surat undangan lain yang mengundangnya sebagai pribadi,” terangnya.

Jika alasan seperti yang sempat disampaikan Plt Gubernur Nata Irawan bahwa undangan atas nama Gubernur Rano Karno diterima sebelum Rano Karno cuti. “Maka seharusnya Pak Nata Irawan yang berangkat ke acara tersebut,” kata Leo.

Dikonfirmasi terpisah, Anggota Komisi III DPRD Banten Heri Handoko menilai ada kesalahan administrasi, kepatutan, dan etika yang dilakukan Rano Karno dan sejumlah pejabat yang berangkat ke Australia dalam acara kenegaraan.

“Ada indikasi kuat, Rano hadir mengatasnamakan gubernur. Sebab selain Rano, ada gubernur lain yang hadir pada kesempatan itu,” kata Heri.

Oleh karena itu, Heri mengatakan Komisi III DPRD Banten akan memanggil pejabat BKPMPT Provinsi Banten dan pihak-pihak terkait yang berangkat ke Australia. “Harus ada klarifikasi tuntas,” ujarnya. [lau]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

DPRD Banten Perlu Tindak Lanjuti ‘Australia Gate’ Rano Karno
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top