Kamis, 03 Desember 2020 |
News Room - Politik - Banten Memilih

Dituding Mengadopsi Program Negara Komunis, Tim WH-Andika: Rano-Embay Seperti Mengharapkan Efek Karambol

Selasa, 07 Feb 2017 | 20:08 WIB Dibaca: 1235 Pengunjung

Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 usai acara debat publik beberapa waktu lalu. (Dok: Republika)

SERANG, [NEWSmedia] - Dua program unggulan yang digagas oleh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten nomor urut 1, Wahidin Halim-Andika Hazrumy (WH-Andika) yakni pendidikan gratis dan kesehatan gratis, ditentang oleh pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Banten nomor urut 2, Rano Karno-Embay Mulya Syarief (Rano-Embay).

Pasangan Rano-Embay tidak setuju program pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang digagas pasangan WH-Andika, dengan alasan program tersebut mengadopsi dari negara Kuba dan Korea Utara yang dinilai menganut sistem komunis.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Banten Fitron Nur Ikhsan yang merupakan tim pemenangan pasangan WH-Andika menilai, pernyataan pasangan Rano-Embay di sejumlah media yang menentang program pendidikan dan kesehatan gratis yang digagas WH-Andika, merupakan sebuah agitasi dan propaganda.

Terlebih, penolakan itu dikaitkan dengan pernyataan WH yang memberi contoh bahwa pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis telah berhasil dijalankan di negara Kuba dan Korut. Menurut Fitron, propaganda dan agitasi yang dilakukan pasangan Rano-Embay itu dianggap sebagai counter issue komunisme yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Berita terkait: Bahasan Soal Komunisme Mencuat di Acara Debat Calon Pilkada Banten

“Kekhawatiran mereka aneh. Boleh mereka melakukan klarifikasi terkait komunisme, tapi tidak mesti dibawa ke urusan Kuba dan Korut yang disampaikan Pak WH terkait layanan kesehatan di negara tersebut,” kata Fitron kepada wartawan, Selasa (7/2/2017).

Fitron mengatakan, dalam konteks politik, klarifikasi yang dilakukan Rano-Embay juga dianggap seperti mengharapkan pantulan efek karambol dari wacana komunisme yang belakangan ini hangat diperbincangkan. “Sebaiknya perdalam saja gagasan, lalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Banten,” tutur Fitron.

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Banten Bahrul Ulum, mengatakan, masyarakat tidak akan mudah dipropaganda dengan isu-isu yang tidak relevan, apalagi jika faktanya diputarbalikkan. Menurutnya, siapapun yang mengambil nilai-nilai positif dari manapun adalah sesuatu hal yang baik.

“Jadi bagi saya itu counter issue yang lebay. Soal pelayanan kesehatan yang baik, dari manapun asalnya, harus disikapi secara positif. Sebagaimana hadist yang menyatakan bahwa Undzur maa qoola walaa tandzur man qoola. Perhatikan apa yang dikatakan, bukan mempersoalkan yang tidak relevan dengan substansinya. Lagipula, yang terpenting program pendidikan dan kesehatan gratis yang digagas WH-Andika tidak berbenturan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila,” tutur Ulum.

Simak: Video Debat Publik Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten 2017 (Full)

Untuk diketahui, program pendidikan gratis di Negara Kuba yang dimaksud calon gubernur Wahidin Halim adalah dari sisi keberhasilannya. Bahwa di negara itu, seluruh pendidikan dari berbagai jenjang ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Tidak heran angka melek huruf di negara itu sangat tinggi, serta hampir tidak ditemukan warga yang buta huruf.

Negara Kuba yang menganut ideologi sosialis dengan partai tunggal Partai Repulik Sosialis, sejak dipimpin Fidel Castro, sangat gencar dengan Cuban Literacy Program. Saat ini, Kuba dipimpin oleh adik Fidel Castro yakni Raul Castro.

Tidak hanya pendidikan gratis, program kesehatan  gratis di Negara Kuba juga sangat berhasil. Seluruh warga Kuba dijamin kesehatannya oleh negara. Negara menyekolahkan begitu banyak dokter. Bahkan puluhan ribu dokter pernah ke Afrika untuk membantu menangani penyakit yang pernah mewabah di Afrika.

Hal yang sama juga terjadi di Korea Utara. Negara yang menganut ideologi Juche (percaya terhadap kekuatan sendiri) itu juga menerapkan program pendidikan gratis. Program wajib belajar dua belas tahun di Korea Utara  semuanya ditanggung negara alias gratis.

Sementara di Indonesia, konstitusi dalam hal ini UUD 1945 telah mengatur soal penyelenggaraan pendidikan, dalam pasal 31 yakni setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Di Indonesia, undang-undang juga mengamanatkan anggaran pendidikan diprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. [nur/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Dituding Mengadopsi Program Negara Komunis, Tim WH-Andika: Rano-Embay Seperti Mengharapkan Efek Karambol
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top