Selasa, 19 November 2019 |
News Room - Pemerintahan

Disepakati Pemprov Banten, BPJS Naikkan Tarif Layanan Kesehatan

Selasa, 20 Des 2016 | 17:57 WIB Dibaca: 968 Pengunjung

Pihak BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII usai menandatangani nota kesepakatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Serpong, Tangerang, Selasa (20/12/2016).*

TANGERANG, [NEWSmedia] - Pemerintah melakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap tarif layanan kesehatan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyesuaian tarif tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 52 tahun 2016 dan Nomor 64 tahun 2016.

“Di tingkat layanan pertama, ada kenaikan tarif pada non kapitasi. Kalau yang kapitasi tetap normal,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII, Benjamin Saut PS usai penandatangan nota kesepakatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Serpong, Tangerang, Selasa (20/12/2016).

Benjamin mengungkapkan, standar tarif pelayanan kesehatan setiap dua tahun dievaluasi dan dilakukan penyesuaian. Ada beberapa perbedaan layanan tarif yang sebelumnya tertuang dalam Permenkes nomor 59 tahun 2014.

Seperti pada layanan persalinan, baik yang ditangani bidan atau dokter, serta layanan rawat inap, yang sebelumnya Rp120 ribu, saat ini berubah mencapai Rp200 ribu.

Benjamin juga menjelaskan, untuk layanan penunjang diagnostik untuk penyakit kronis seperti DM dan hipertensi, ditambahkan pada layanan kesehatan di tingkat pertama (klinik/puskesmas).

"Kalau pola tarif di tingkat lanjutan (rumah sakit), ada yang mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan,” tuturnya.

Selain itu, untuk layanan rawat inap dan peserta BPJS Kesehatan yang ingin naik kelas juga mengalami penyesuaian. “Selisih (kenaikan) yang terjadi, ketika ada peserta yang ingin naik kelas. Kalau untuk VIP tidak ada perubahan. Kalau pun ada, itu untuk akomodasi kamar saja,” ujarnya.

Benjamin berharap dengan adanya penyesuaian tarif layanan tersebut, peserta BPJS Kesehatan bisa terdidik dan masyarakat Banten mendapat pelayanan kesehatan yang sebagaimana mestinya.

"Misal, kenaikan kelas itu cukup dilakukan ketika kondisi kelas yang menjadi hak kita sudah penuh. Ketika kelas masih kosong, sebaiknya gunakan sesuai haknya masing-masing,” pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Disepakati Pemprov Banten, BPJS Naikkan Tarif Layanan Kesehatan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top