Rabu, 22 November 2017 |
News Room - Pemerintahan

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Sebut Pengawasan Dana Desa 'Berlapis'

Jumat, 22 Sept 2017 | 14:30 WIB Dibaca: 174 Pengunjung

Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Nata Irawan diwawancara usai mengisi Kuliah Umum di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

JAKARTA, [NEWSmedia] - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Bina Pemdes Kemendagri) , Nata Irawan meminta masyarakat agar memberikan kepercayaan kepada pemerintahan desa dalam mengelola dana desa yang diberikan pemerintah.

Nata mengatakan, selain dapat diawasi oleh masyarakat, penggunaan dana desa juga diawasi pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten serta aparat penegak hukum.

"Dana desa sudah jelas pengaturannya, digunakan untuk apa saja, itu diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah)," kata Nata Irawan usai memberi Kuliah Umum di Kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta Selatan, Jumat (22/9/2017).

Nata mengungkapkan, pengaturan teknis program dana desa dilakukan oleh Kementerian Desa. Namun pengawasannya melibatkan banyak pihak.

"Pengawasannya itu sendiri, sebenarnya sudah sangat komprehensif, dari tingkat pusat sampai desa," ujar Nata.

Ia mengungkapkan, di tingkat pusat, pengawasan dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri. "Kemudian inspektorat provinsi itu kami berikan tugas, berikan tanggungjawab. inspektorat kabupaten, termasuk camat, di dalam undang-undang  diberikan tanggungjawab, dan masyarakat pun di dalam undang-undang, melalui musyawarahnya diberi tabggungjawab untuk melakukan pengawasan," paparnya.

Nata juga mengungkapkan pihaknya juga sudah beberapa kali rapat dengan Komisi II DPR untuk membagi tugas pengawasan dana desa.

"Kami membagi tugas mana yang masuk (wewenang) aparat pengawas internal pemerintah, mana yg menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum," ujarnya.

Menurut Nata, aparat pengawas internal pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman jika terjadi kekeliruan yang terjadi terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa.

"Kalau saat ini, belum diproses, belum diberikan pemahanan, belum dibina, tib-tiba persoalan hukum masuk," tuturnya.

Pada bagian lain, Nata meminta semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada desa dalam mengelola dana untuk pembangunan desa.

"Kita harus memberikan kepercayaan kepada desa untuk membangun, sehingga punya keberanian untuk mengembangkan apa yang menjadi potensi di desa masing-masing," ujarnya.

Ajak mahasiswa 'turun' ke desa 

Dalam kuliah umum yang diikuti sekitar 100 mahasiswa di kampus Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Nata memberi pemahaman tentang tata kelola pemerintahan desa.

"Di kampus, saya ingin segera mengajak kerjasama, khususnya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, kepada para mahasiswanya agar melihat desa, dalam arti yang sesungguhnya. Desa itu kan selama ini terkesan tidak disentuh, padahal apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Desa, pemerintah pusat harus konsen tentang bagaimana konsepsi membangun desa yang sebenarnya. Kemudian bottom-upnya masyarakat desa itu sendiri juga harus paham, harus diberikan pemahaman, karena itu sudah menjadi amanat undang-undang, baik top down, bottom up, ini harus gabung," papar Nata.

Ia mengatakan, masyarakat harus diberikan pembelajaran dan kebebasan untuk mengelola dana desa.

"Masyarakat juga kita berikan pembelajaran, berikan kebebasan untuk belahar berdemokrasi sehingga perlahan persoalan desa, apakah itu pembangunannya, apakah itu kemasyarakatannya, termasuk pemberdayaannya, perlahan, sedikit demi sedikit bisa berjalan," katanya. [rhd]

Editor: Rapih Herdiansyah
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Sebut Pengawasan Dana Desa 'Berlapis'
Top