Rabu, 03 Juni 2020 |
News Room - Politik

Diplomasi Nasi Goreng Pedas, Antara Pertemuan 'Kepepet' dan Ambisi Prabowo Nyapres

Sabtu, 29 Jul 2017 | 20:04 WIB Dibaca: 918 Pengunjung

SBY dan Prabowo saat menikmati nasi goreng sebelum pertemuan di Cikeas, Kamis (27/7/2017)

JAKARTA, [NEWSmedia] - Presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR yang telah disepakati dalam UU Pemilu, Menurut Ketum Gerindra Prabowo Subianto ambang batas itu dianggap sebagai lelucon politik yang menipu rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengunjungi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, beberapa waktu yang lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ucapan Prabowo tersebut menunjukkan ambisi besarnya untuk menjadi presiden.

"Di pihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential threshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential threshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi," ujar Hasto saat dikonfirmasi, Sabtu (29/7/2017).

Seperti diketahui, Gerindra merupakan parpol yang mendukung PT nol persen. Saat pengesahan UU Pemilu, Gerindra bersama PAN, PKS, dan PD keluar dalam paripurna karena menolak PT 20 persen.

Hasto mengatakan, semestinya Prabowo menghormati apa yang sudah dijadikan keputusan dalam paripurna. Menurutnya, PT 20 persen sudah pernah diterapkan pada Pilpres 2014.

"Walaupun Pak Prabowo sebagai ketua umum seharusnya juga memahami mekanisme yang ada di DPR. Ketentuan PT ini kan sudah diterapkan sebelumnya. Ini merupakan syarat minimum bagi jalannya pemerintahan," tutur Hasto.

Sementara, mantan Kader Partai Demokrat Tri Dianto menyebutkan, pertemuan antara Prabowo dan SBY di Cikeas terjadi hanya karena faktor "kepepet" akan kebutuhan kedua tokoh tersebut.

"Sekarang memang Pak Prabowo butuh Pak SBY. Juga sama, Pak SBY sangat perlu Pak Prabowo untuk menaikkan anaknya Agus Harimurti Yudhoyono," kata Tri Dianto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/7/2017).

Namun, lanjut Tri, baik Gerindra atau pun Demokrat tidak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung capres sendiri. Sebab, Undang-Undang Pemilu yang baru disahkan mengatur bahwa parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Upaya kedua partai yang dibantu PKS dan PAN dalam mengusulkan presidential threshold 0 persen, kandas karena kalah suara di DPR.

"Kebetulan sama kepentingannya saja," kata dia. [Dtc/Kompas]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Diplomasi Nasi Goreng Pedas, Antara Pertemuan 'Kepepet' dan Ambisi Prabowo Nyapres

BERITA TERKAIT

NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top