Minggu, 13 Juni 2021 |
News Adv

Dinas PRKP Banten Susun Regulasi Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahaan

Rabu, 20 Sept 2017 | 08:49 WIB Dibaca: 1018 Pengunjung

Rapat pembinaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten terkait penyusunan regulasi fasilitasi likuditas penyediaan perumahan (FLPP) dan fasilitas pemberdayaan kelompok kerja (Pokja) PKP.*

SERANG, [NEWSmedia] - Dalam rangka penataan pengembangan perumahan perumahan pada program pengembangan dan revitalisasi infastruktur permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi Banten melakukan pembinaan regulasi fasilitasi likuditas penyediaan perumahan (FLPP) dan fasilitas pemberdayaan kelompok kerja (Pokja) PKP.

Kepala Dinas PRKP Banten, M Yanuar mengatakan, koordinasi bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan perumahan. Dalam rapat ini dijelaskan mengenai pelaksanaan penyaluran pembiayaan perumahan melalui FLPP, agar tepat sasaran dan sesuai target.

Yanuar menjelaskan, FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpengasilan rendah (MBR), yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPK).

Menurutnya, masih banyak ketimpangan antara pasokan dan kebutuhan akan perumahan, serta rendahnya kerjangkauan masyarakan berpengasilan rendah (MBR) dalam membangun atau membeli rumah, masih menjadi kendala bagi pemerintah melakukan implementasi FLPP.

“Karena itu sinkronisasi antar sektor pembangunan perumahan menjadi urusan yang wajib dilaksanakan, dengan pendekatan pengamanan dan pelestarian lingkungan, yang disertai peningkatan ekonomi, perbaikan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dukungan pengembang dan perbankan

Hal senada disampaikan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Banten, Roni Hadiriyanto Adali. Menurutnya, percepatan pembangunan rumah murah bagi MBR harus dimulai dengan kemudahan izin, biaya rendah dan realisasi kebijakan yang bisa mendukung, dan disertai jaminan perbankan yang menyalurkan KPR bersubsidi, dalam hal pembiayaan dan kredit kontruksi.

“Percepatan program satu juta rumah MBR mustahil tercapai tanpa terlibatan REI dan dukungan dari lembaga perbankan. Karena itu harus ada sinergitas dengan semua stakeholder yang terkait program 1 Juta rumah ini,” kata Roni.

Rizaldi Andi ajo, salah seorang narasumber dalam kegiatan tersebut, menyarankan agar pemerintah membuat regulasi penyederhanaan dari regulasi pembangunan perumahan MBR. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah saatnya mempunyai land banking guna mengatasi harga tanah yang semakin tinggi dan tidak terkendali.

“Pemerintah daerah dalam kewenangannya dapat membuat perda khusus terkait bank tanah tersebut. dengan begitu, berbagai masalah tentang perumahan dan pemukiman dapat teratasi, karena lokasinya lebih mudah dikontrol dan ditata,” ujarnya. [adv]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

LAINNYA

Iklan DPRD Banten HUT SMSI
Sabtu, 13 Mar 2021 | 10:52 WIB
Iklan DPRD Banten HUT SMSI
Iklan DPRD Banten Isro Miraj
Jumat, 12 Mar 2021 | 15:17 WIB
Iklan DPRD Banten Isro Miraj

KOMENTAR

Dinas PRKP Banten Susun Regulasi Fasilitas Likuiditas Penyediaan Perumahaan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top