Minggu, 18 Agustus 2019 |
News Room - Pilkada Kota Serang 2018

Dilantik, PPS se-Kota Serang Diminta Kuasai Alat Kerja Pemilu

Sabtu, 11 Nov 2017 | 17:20 WIB Dibaca: 742 Pengunjung

Komisioner KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat saat melantik anggota PPS se-Kecamatan Serang di Aula Kantor Kecamatan Serang, Sabtu (11/11/2017).*

SERANG, [NEWSmedia] - Sebanyak 198 Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Serang yang tersebar di 66 kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya oleh komisoner KPU Kota Serang secara serentak, di aula masing-masing kecamatan, Sabtu (11/11/2017).

Komisioner KPU Kota Serang, Fierly Murdlyat mengatakan, pihaknya meminta kepada ratusan PPS tersebut untuk segera menguasai alat kerja kepemiluan, utamanya yang berkaitan dengan pemutakhiran daftar pemilih, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, pengelolaan alat perga kampanye (APK), hingga pemungutan dan penghitungan suara.

“Segera pahami regulasi Pilkada 2018, karena ada beberapa penyesuaian dan perubahan yang sama sekali baru dan berbeda dengan pilkada terakhir kita di tahun 2017. PPS harus cepat beradaptasi dengan alat kerja agar mampu menangani masalah di lapangan. Apalagi tahapan kita ini beririsan antara pilkada dan pemilu,” kata Fierly yang melantik PPS se-Kecamatan Serang.

Fierly menegaskan, bulan Desember 2017, PPS sudah harus melakukan verifikasi faktual kandidat bakal calon perseorangan, bahkan menurutnya, ada aturan baru mengenai kategori memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kandidat bakal calon perseorangan.

“Dalam hitungan kami, ada 11 hari dimana pada waktu yang sama, KPU dan aparaturnya melakukan verifikasi faktual untuk dua hal yang berbeda, yakni dukungan calon perseorangan dan keanggotaan parpol. Karena itu perencanaan kita harus matang,” jelasnya.
  
Komisioner KPU Kota Serang yang lain, Akhmad Syarifudin yang melantik PPS di Kecamatan Curug menegaskan soal pentingnya kinerja petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP), yang akan melakukan coklit daftar pemilih pada bulan Januari 2018.

“PPS harus mampu memilih PPDP yang benar-benar menguasai wilayah dan identitas warga. PPDP ini kita tambah masa kerjanya selama 2 bulan. Jadi satu bulan pertama dia coklit, sebulan terakhir perbaikan hasil coklit. Jadi tidak ada alasan PPDP bekerja asal-asalan. Terlebih kita diarahkan oleh KPU RI, agar PPDP yang nantinya bekerja baik direkomendasikan untuk menjadi KPPS 4 pada hari pemungutan suara,” kata Akhmad.

Akhmad juga menegaskan tentang pentingnya independensi dan netralitas penyelenggara Pemilu, sebab menurutnya, KPU tidak akan mentolelir jika ada aparatur yang terbukti dan atau diduga kuat memiliki kepentingan dengan kandidat atau parpol tertentu.

“Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU kabupaten/kota diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara kepada PPK dan PPS yang melakukan pelanggaran kode etik.” pungkasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Dilantik, PPS se-Kota Serang Diminta Kuasai Alat Kerja Pemilu
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top