Rabu, 15 Agustus 2018 |
News Room - Hukum

Diduga Korupsi Rp12 Miliar, Pejabat Pemprov Banten Dijebloskan ke Penjara

Selasa, 23 Mei 2017 | 16:43 WIB Dibaca: 909 Pengunjung

Wira Hadikusuma (baju abu-abu), pejabat pemprov Banten saat di bawa penyidik untuk ditahan di rutan Serang, Senin (22/10/2017)

SERANG, [NEWSmedia] – Pusaran kasus korupsi di Banten kembali menyeret seorang pejabat di Pemerintahan Provinsi Banten. Kali ini, Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Banten, Wirahadi Kusuma, dijebloskan ke penjara akibat kasus korupsi pemeliharaan kendaraan roda empat pada Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Banten tahun anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp12.027.898.280.

Setelah dilayangkannya surat panggilan yang ke-3 oleh tim penyidik Pidsus Kejati Banten, mantan Kepala Biro Perlengkapan itupun terpaksa harus harus mendekam di Rutan kelas II B Serang, pada Senin (22/5/2017).

Tim Penyidik Pidsus Kejati Banten terpaksa melakukan penahanan setelah sebelumnya Wira tak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali dengan alasan sakit. Penyidik sendiri belakangan diketahui telah menetapkan tersangka pada Wirahadi sejak awal tahun 2017 lalu. Wira yang baru usai menjalani rawat inap di RS Sari Asih, Kota Serang ini pun akhirnya dijebloskan ke dalam sel.

Wira tiba di kantor Kejati Banten sekitar pukul 14.30 WIB. Selang satu jam, tim penyidik meminta bantuan tim Dokter dari RS Drajat Prawiranegara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tersangka. Setelah dinyatakan sehat, penyidik langsung mengirim Pejabat eselon II B tersebut ke Rutan Serang.

Menanggapi penahanan Wirahadi, penasehat hukum tersangka Hadiyan Surahmat mengaku keberatan atas keputusan penyidik Kejati tersebut. Alasannya, kliennya tersebut sudah kooperatif dan telah mengembalikan semua kerugian negara seperti dari hasil audit LHP BPK yakni sebesar Rp2.050.981.200.

Ia menganggap kliennya kooperatif dan beritikad baik. Meski demikian ia mengakui penahanan tersebut merupakan hak dari penyidik. Namun, pihaknya siap membuktikannya di pengadilan.

“Keberatan sebetulnya, seharusnya tidak perlu ditahan. Karena sejak Oktober hingga Desember 2016 lalu sudah dikembalikan secara diangsur oleh Pak Wira, berarti tidak ada kerugian negara. Bahkan seharusnya kasusnya sudah dihentikan. Karena klien saya sudah mengembalikan kerugian keuangan negara seperti yang disebutkan oleh LHP BPK,” katanya.

Hal lain yang membuat penasihat hukum keberatan adalah, kasus tersebut hanya dibebankan kepada kliennya. Padahal, masih ada lima pihak lainnya yang dianggap merugikan Negara namun tidak terjamah oleh penyidik. Kelima orang lainnya tersebut ialah DW, TS, SF, HAM dan AHS.

“Ini ada lima orang, bukan Pak Wira saja, satu Wirahadi Kusumah sebesar Rp2.050.981.200, kedua DW sebesar Rp745 juta, TS sebesar Rp202.845.166,67, SF sebesar Rp31.914.773, HAM sebesar Rp228.920.166,67, selanjutnya AHS sebesar Rp228.920.166.67. Total Rp3,4 miliar,” katanya.

Kasie Penkum Kejati Banten Holil Hadi membenarkan pihaknya menahan Wira. Menurutnya alasan penahanan karena telah cukup buktinya penyidik atas perbuatan tersangka. Holil membenarkan jika pihaknya sudah memanggil tiga kali terhadap tersangka Wira.

“Wira tak memenuhi panggilan dengan alasan sakit. Sekarang kita periksa dengan tim dokter independen. Hasilnya sehat, dan langsung kita bawa ke Rutan Serang,” paparnya.

Terkait ada nama lain yang disebutkan oleh penasehat hukum tersangka, Holil meminta publik untuk bersabar. Karena kasus tersebut masih akan terus bergulir.

“Kelebihan pembayaran diambil secara tunai atas perintah atau sepengetahuan tersangka Wirahadikusuma selaku kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Pemprov Banten tahun 2014,” pungkasnya. [Red/Bpc]

Penulis: Red/bpc
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Diduga Korupsi Rp12 Miliar, Pejabat Pemprov Banten Dijebloskan ke Penjara
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top