Rabu, 23 Mei 2018 |
News Room - Pemerintahan

Di Rapat Paripurna DPRD Banten, Keberadaan Rano Karno di Australia Dipertanyakan

Rabu, 16 Nov 2016 | 18:28 WIB Dibaca: 2905 Pengunjung

Anggota DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan. (Dok: NEWSmedia)

SERANG, [NEWSmedia] - Keberadaan Rano Karno bersama sejumlah pejabat Pemprov Banten yang menghadiri Indonesia Bussines Summit 2016 di Perth Australia akhir pekan lalu, dipertanyakan di dalam Rapat Paripurna DPRD Banten, Rabu (16/11/2016).

Pertanyaan ditujukan kepada Pelaksana Tugas Gubernur Banten Nata Irawan oleh Anggota DPRD Banten Fitron Nur Ikshan yang melakukan interupsi pada saat rapat paripurna akan dimulai.

"Mohon interupsi pimpinan, sebelum paripurna ini dimulai, saya ingin menanyakan soal keberadaan Rano Karno di Australia. Mengapa RK bisa menghadiri acara Business Summit di Australia, padahal sudah ada Plt Gubernur, dan dirinya sudah non-aktif," kata Fitron.

Ia menjelaskan, jabatan Plt Gubernur Banten sudah diperkuat dengan Permendagri, yang memberikan kewenangan untuk mengelola pemerintahan daerah, termasuk mengambil kebijakan-kebijakan daerah.

"Buktinya kan hari ini Plt Gubernur bisa menandatangani perda. Dan Plt Gubernur bisa menandatangani KUA PPAS. Mengapa Rano Karno bukan gubernur lagi, tapi dia bisa menghadiri acara resmi yang mengatasnamakan Banten?" tanya Fitron.

"Oleh karena itu, kami minta penjelasannya. Dan sebelum dijelaskan, kami minta paripurna ini jangan dilanjutkan," sambung Fitron.

Namun Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta agar pertanyaan tersebut dijawab dan dijelaskan saat sesi sambutan Plt Gubernur Banten Nata Irawan.

Dalam sambutan, Plt Gubernur Nata Irawan menjelaskan, keberadaan Rano Karno di Australia di luar sepengetahuan dirinya.

"Saya sebagai plt baru tiga minggu. Yang saya dengar, jadwal keberangkatan gubernur non aktif sudah ada jauh-jauh hari sebelum saya dilantik jadi plt," kata Nata Irawan.

Namun, lanjut Nata, perjalanan Rano Karno ke Australia tidak menggunakan anggaran APBD yang melekat pada gubernur non aktif.

"Keberangkatannya konon atas persetujuan Mendagri. Tentu hal ini di luar tanggung jawab saya sebagai plt," ucapnya.

Simak: Soal Keberadaan Rano Karno di Australia, Begini Pembelaan Sekda Banten

Penjelasan tersebut kembali diinterupsi oleh Fitron. Menurut Fitron secara etika, sebenarnya jauh-jauh hari Rano Karno bisa membatalkan keberangkatan dan undangan dialihkan kepada Plt Gubernur.

"Ingat, gubernur itu jabatan, bukan perseorangan Rano Karno. Siapaun Gubernur Banten adalah lembaga, bukan pribadi. Tidak bisa pribadi Rano Karno mengatasnamakan gubernur lagi di Australia. Kan sudah ada, Nata Irawan, harusnya yang berangkat. Atas kapasitas apa Mendagri mengizinkan, kan di sana urusan negara. Sementara Rano Karno sudah non-aktif," paparnya.

"Saya juga ingin dalam rapat paripurna ini, kita meminta penjelasan sekda atas kegiatan di sana. Harua dijelaskan oleh sekda dan kepala dinas yang fotonya tersebar dan berada di sana. pakah bentuknya dengar pendapat atau apa, kita harus agendakan," sambungnya. [anw]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Di Rapat Paripurna DPRD Banten, Keberadaan Rano Karno di Australia Dipertanyakan
POLRES SERANG KOTA NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top