Rabu, 18 Juli 2018 |
News Room

Dewan Dari Gerindra Bilang ke Warga, Program Berobat Gratis di Banten Belum Disetujui Menkes

Sabtu, 10 Mar 2018 | 07:25 WIB Dibaca: 188 Pengunjung

Joko Priyanto berdialog dengan warga saat melakukan reses di wilayah Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Jumat (9/3/2018) malam.*

CILEGON, [NEWSmedia] - Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Joko Priyanto menyayangkan program berobat gratis menggunakan KTP yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Banten tidak bisa dilaksanakan. Program tersebut tidak boleh dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan karena dinilai berbenturan dengan program BPJS Kesehatan.

Persoalan tersebut disampaikan oleh Joko Priyanto saat melakukan reses di wilayah Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Jumat (9/3/2018) malam. Kegiatan reses tersebut dihadiri lebih dari 100 warga, termasuk Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat.

“Program kesehatan gratis cukup hanya dengan KTP itu bagus, tapi ternyata sama Menteri Kesehatan belum disetujui. Sekarang, Pak Gubernur mungkin masih berusaha terus (agar program tersebut bisa berjalan),” kata Joko Priyanto.

Joko menyampaikan hal itu setelah ditanya oleh warga, apa saja program Pemerintah Provinsi Banten yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia pun menyampaikan program kesehatan gratis yang merupakan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim dan Andika Hazrumy.

“(Itu bagus sebenarnya) karena contoh di Kota Tangerang sekarang sudah berjalan dengan baik,” terang Joko.

“Pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan) inginnya daerah tetap bekerjasama dengan BPJS. Cuma sekarang kan masalahnya BPJS itu kadang mempersulit masyarakat untuk berobat. Padahal harusnya tidak. Makanya Gubernur meluncurkan program berobat gratis dengan KTP elektronik, cuma ya itu, sekarang belum bisa terealisasi,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten ini.

Selain program kesehatan gratis, Joko juga menyampaikan program pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Banten. “Di tahun ajaran baru 2018, pendidkan SMA/SMK gratis. Tidak boleh dipungut biaya sedikitpun. Belum lama ini ada kejadian, kepala sekolah SMK di Tangerang dipecat Gubernur karena masih memungut biaya ke siswa,” ungkap Joko.

Dalam reses yang sempat diguyur hujan deras ini, Joko tetap melanjutkan dialog dengan warga. Sejumlah warga pun masih terlihat antusias berdialog, termasuk mendengarkan penjelasan dan informasi mengenai program-program pemerintahan, termasuk tugas DPRD Provinsi Banten dalam mengawal jalannya program Pemerintah Provinsi Banten.

“Jadi tugas dewan itu ada tiga Bapak Ibu. Pertama membuat peraturan (legislasi), kedua merancang anggaran untuk program kerja pemerintah, dan ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja dan program pemerintah,” ujar Joko.

"Sekarang saya melakukan reses dalam rangka menyerap aspirasi, usulan apa yang perlu diperjuangkan oleh saya sebagai wakil rakyat untuk disampaikan ke DPRD dan pemerintah," sambungnya. [ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Dewan Dari Gerindra Bilang ke Warga, Program Berobat Gratis di Banten Belum Disetujui Menkes
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top