Minggu, 16 Juni 2019 |
News Room - Politik

Deklarasi Rano Karno Batal, DPP PDIP: Komunikasi Politik Tidak Jalan

Kamis, 18 Agt 2016 | 11:01 WIB Dibaca: 743 Pengunjung

Rano Karno, bakal calon petahana Gubernur Banten hingga saat ini belum menentukan wakilnya untuk Pilkada Banten 2017. (Foto: tribunnews)

SERANG, [NEWSmedia] – Batalnya rencana deklarasi Rano Karno sebagai calon Gubernur Banten sekaligus rencana mengumumkan nama calon wakil pada Senin (15/8/2016), disebabkan karena komunikasi politik yang dilakukan Rano Karno tidak berjalan baik.

Demikian hal tersebut dikatakan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Pusat PDI Perjuangan, Dharmono K Lawi saat diwawancara NEWSmedia, Rabu (17/8/2016) malam. Menurut dia, sampai saat ini rekomendasi DPP PDIP terkait penetapan Rano Karno dan wakilnya untuk maju di Pilkada Banten 2017, juga belum turun.

Sebelumnya, Rano Karno memberikan keterangan kepada wartawan, bahwa deklarasi sekaligus pengumuman nama calon wakilnya akan dilakukan Senin, (15/8/2016) oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam acara halal bihalal bersama pengurus dan kader PDI Perjuangan se-Banten, di Kota Serang. Namun acara tersebut batal dilaksanakan.

“Untuk Banten mutlak, (PDIP) perlu ada partai lain yang menjadi koalisi. Namun saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Karena ini bukan domain saya. Saya di BP Pemilu, hanya menunggu instruksi setelah rekomendasi keluar,” kata Dharmono.

Meski demikian, Dharmono yang merupakan Ketua DPRD Banten periode 2001-2004 memiliki penilaian terhadap proses komunikasi politik yang dilakukan Rano Karno, sehingga DPP PDIP belum mengeluarkan keputusan final untuk Pilkada Provinsi Banten 2017.

“Sebagai pribadi saya punya kaitan sejarah dengan Banten. Saya ikut merasa prihatin soal komunikasi politik (Rano Karno-red). Bilangnya sudah clear dengan partai ini, partai itu. Tetapi kita sudah kroscek, komunikasi politik tidak jalan,” tutur Dharmono.

Dijelaskan Dharmono, setiap tingkatan di DPP PDIP, mulai dari ketua umum, sekjen, hingga bidang pemenangan pemilu, tentunya bergerak melakukan kroscek.  “Sekjen dengan para petinggi partai lain di pusat pasti juga sudah mengkroscek. Kita (DPP) sudah tahu semua, itu tidak jalan,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, dalam surat tugas yang diberikan DPP PDIP kepada Rano Karno, ada beberapa yang harus dijalankan, yakni mencari mitra koalisi partai politik dan mengusulkan nama calon wakil. Surat tugas itu berlaku dua minggu setelah dikeluarkan, sama seperti yang diberikan kepada bakal calon di daerah lain yang diberi surat tugas oleh DPP PDIP.

“Sampai ujungnya nanti ada evaluasi. Jangan-jangan emang tidak dapat, emang tidak laku, atau jangan-jangan ditinggalkan koalisi. Ini yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh kader yang diberi tugas,”  ujarnya.

Namun, Dharmono kembali menegaskan, secara organisasi dirinya mengaku tidak memiliki kewenangan jauh terkait penetapan calon kepala daerah yang akan diusung PDIP, termasuk proses komunikasi politik yang dilakukan bakal calon.

“Kalau Banten, yang harus bicara adalah Rano Karno, yang mendapat surat tugas. Sudah belum ditanyakan ke yang bersangkutan? Kedua adalah korwil yang mengurus dan diberi tanggungjawab untuk daerah Banten. Yang pasti, (hambatan) ini soal komunikasi politik, keterampilan, dan kesiapan (Rano Karno) untuk berkomunikasi secara fair,” tuturnya. [RHD/01]

Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Deklarasi Rano Karno Batal, DPP PDIP: Komunikasi Politik Tidak Jalan
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top