Selasa, 07 April 2020 |
News Room - Pemerintahan

Catatan Akhir Tahun Akademisi Banten: Kinerja Rano Karno Jeblok!

Senin, 02 Jan 2017 | 12:18 WIB Dibaca: 2411 Pengunjung

Foto ilustrasi.*

TANGSEL, [NEWSmedia] - Komunitas Akademisi Banten, Minggu (1/1/2017) menggelar Diskusi Refleksi tahun 2016 yang bertema ‘Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Rano Karno’. Dalam acara tersebut, kinerja Rano Karno selama memimpin Pemerintahan Provinsi Banten dibedah oleh para Dosen dari beberapa Perguruan Tinggi di Banten.

Dosen Perguruan Tinggi di Banten yang hadir antara lain Dr. Suheri, SE. MM (Dosen Ekonomi STMIK Raharja dan Universitas Pelita Harapan), kemudian Baehaqi, MA (Dosen Filsafat Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang), Ahmad Fauzi, MM (Dosen Pendidikan Anti Korupsi kampus STISSIF Yuppentek) serta Amirudin (Dosen Universitas Pamulang Tangsel).

Dalam acara tersebut dipaparkan bahwa, persoalan utama di provinsi Banten adalah terjadinya kesenjangan wilayah yang masih menempati urutan ke-3 se-Indonesia. Kesenjangan terjadi antara wilayah utara-selatan (Pandeglang dan Lebak).

Hal itu ditunjukkan dengan perbedaan yang mencolok dalam kondisi infrastruktur (jaringan jalan dan jembatan), serta sarana pendidikan dan kesehatan. Tingkat kemiskinan (Pandeglang dan Lebak di atas 9%, kabupaten/kota lain di bawah 6%), tingkat rumah layak huni (Pandeglang dan Lebak di bawah 70%, kabupaten/kota lain di atas 90%, kecuali Serang 86,37%), pengguna air bersih (Pandeglang dan Lebak di bawah 40%, kabupaten/kota lain di atas 70%, kecuali Serang 62,99%).

Kesenjangan antar golongan masyarakat, ditunjukkan oleh Indeks Gini yang terus meningkat dari tahun ke tahun dan menuju titik rawan (2012: 0,38, 2014: 0,41). (Catatan: kisaran indeks gini adalah 0-1 dengan 0,45 sebagai titik rawan). Derajat kesehatan juga yang relatif rendah.

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang tinggi (tertinggi kelima secara nasional), Kemiskinan masih tinggi (5,51%), Pengangguran yang tinggi (9,07%), Pendapatan masyarakat yang dicerminkan oleh angka pengeluaran masyarakat mayoritas (52%) berada pada kisaran Rp300-Rp750 ribu, hanya 28,4% yang di atas satu juta rupiah.

Intoleransi yang ditunjukkan dengan banyaknya konflik antar golongan masyarakat yang di antaranya dipicu oleh isu keagamaan. Persentase penduduk miskin naik, tahun 2014 sebesar 5,51% dan tahun 2015 mencapai 5,90%. Pengangguran juga naik, tahun 2014 sebesar 9,07% dan 2015 mencapai 9,55%.

“Semua fakta ini terjadi pada masa kepemimpinan Rano Karno. Maka, sangat beralasan apabila kinerjanya dinilai jeblok dan mayoritas masyarakat tidak lagi menginginkan Rano Karno menjabat kembali sebagai Gubernur Banten 2017-2022 sebagaimana hasil survei lembaga survei Jaringan Survei Indonesia (JSI), pada Kamis 29 Desember 2016 lalu,” kata Dosen Filsafat Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang, Baehaqi.

Baehaqi yang merupakan kandidat Doktor UIN Jakarta mengatakan, sudah 16 tahun menjadi provinsi, namun kenyataannya kondisi pembangunan saat ini masih jauh dari harapan. Sejak berdiri tahun 2000, cita-cita mewujudkan Banten Mandiri, Maju dan Sejahtera seperti termaktub dalam visi pembangunan Banten Tahun 2005-2025, belum tercapai sesuai tahapan dan target perencanaan.

“Begitu banyak persoalan, berikut tantangan yang dihadapi, sehingga harus diselesaikan secara menyeluruh,” tuturnya.

Dosen Pendidikan Anti Korupsi Kampus STISSIF Yuppentek, Ahmad Fauzi, juga memberikan rapor merah kinerja Rano Karno pada tata kelola pemerintahan. “Miris rasanya menjadi warga Banten, terutama di era kepemimpinan Gubernur Rano Karno. Praktik korupsi masih merajalela, setelah terkuak skandal Bank Banten dengan penangkapan beberapa pejabat di Banten, lalu Bank tersebut mengalami kerugian sebanyak Rp283 miliar di Bulan September 2016. Belakangan terjadi penggeladahan kantor Kabag Keuangan anak buah Rano Karno di Setwan DPRD Banten,” ungkap Fauzi.

Selain itu, lanjut Fauzi, Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten mendapat opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut, yakni pada 2013 dan 2014. Adapun pada 2015 diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dianggap masih sarat masalah.

“Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi di mana nilai LAKIP Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia,” ungkap Fauzi.

Bahkan, mantan Ketua Umum HMI cabang Tangerang ini juga menilai upaya Rano Karno dalam pemberantasan korupsi di Pemprov Banten hanya lips service, dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dalam survei opini publik terkonfirmasi bahwa masyarakat sangat percaya Rano Karno masih terbelit kasus korupsi masa lalu.

“Teriakan anti korupsinya hanya energi utopia, karena RK (Rano Karno) masih banyak terbelit kasus masa lalu. Lucunya, RK mengklaim bisa menggandeng KPK di Pemprov Banten, padahal itu memang sudah program KPK. Tanpa RK, program itu tetap jalan. Yang membuat kita geli adalah ada kelompok yang mengaku anti korupsi memuji RK soal ini. Ternyata belakangan terbongkar bahwa mereka itu bagian dari tim suksesnya,” ucapnya.

Contoh lain yang belakangan ramai di media massa sebagaimana statement ketua KPK, Agus Raharjo bahwa ada cagub Banten yang terlibat korupsi, kata Fauzi, semua orang tahu yang dimaksud itu adalah Rano Karno.

“Jadi, kesimpulan masyarakat jelas, soal tata kelola pemerintahan selama Rano Karno memimpin nilainya merah,” tegasnya.

Diskusi berjalan menarik dan dinamis karena dihadiri oleh kalangan aktivis pemuda dan mahasiswa. Mereka juga ikut memberi penilaian terhadap kinerja kepemimpinan Rano Karno selama menjadi Gubernur Banten.

Mayoritas peserta diskusi cenderung menilai selama Banten dipimpin Rano Karno sangat minim prestasi dan masih menyisakan banyak masalah seperti infrastruktur jalan yang buruk, bangunan sekolah yang rusak, dan fasilitas kesehatan yang masih minim.

Serapan Anggaran Pemprov Banten Tahun 2016

Sementara itu, Biro Humas dan Protokol Pemprov Banten merilis serapan pada APBD Banten sampai dengan triwulan IV tahun 2016 mencapai Rp8,859 triliun dari Rp9,303 triliun atau sebesar 95,22 persen. Angka tersebut jauh lebih baik dari realisasi tahun sebelumnya dibawah 90 persen, dengan sisa lebih penggunan anggaran atau Silpa Rp444,459 miliar.

Plt Gubernur Banten, Nata Irawan mengatakan, alokasi APBD Banten 2016 sebesar Rp9,303 triliun, serapanya hampir mendekati diangka sempurna. "Dari APBD 2016, Rp9 triliun lebih, terdiri dari belanja langsung Rp3,389 triliun, dan belanja tidak langsung Rp5,913 triliun. Berdasarkan laporan yang saya terima serapannya 95,22 persen. Capaian ini lebih bagus dibanding tahun 2015 yang lalu pada triwulan IV hanya 86,35 persen,” kata Nata Irawan usai rapat di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (30/12/2016).

Diungkapkan, capaian realisasi keuangan sebesar 95,22 persen tersebut berasal dari penyerapan belanja tidak langsung (BTL) Rp5,305 triliun dan sisanya dari penyerapan belanja langsung. “Penyerapan BTL, penyerapannya paling tinggi adalah belanja hibah, dan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota/desa dan parpol masing-masing 98,22 persen dan 98,32 persen. Sedangkan penyerapan-penyerapan tidak langsung paling rendah adalah BTL hanya 0,34 persen,” ungkapnya.

Nata berharap realisasi anggaran ini hendaknya berbanding lurus dengan kualitas hasik pekerjaan. "Saya mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk hati-hati dengan pertanggungjawaban, kurangi resiko temuan, dan saya berharap tahun ini opini penialain BPK kepada Provinsi Banten meningkatkan menjadi WTP (wajar tanpa pengecualian) dari WDP (wajar dengan pengecualian)," harapnya.

Sekda Banten Ranta Soeharta memberi apresiasi kepada dua SKPD yang serapan anggarannya meningkat di 2016, yakni DBMTR dan DSDAP. “Sekarang DBMTR dan DSDAP prestasinya sangat baik, serapannya cukup tinggi di atas 90 persen, yang biasanya rendah. Dan yang terpenting lagi, bukan realisasinya, tetapi mutu dan kualitas dari kegiatan yang dilaksanakan. Makanya minggu depan kita akan lakukan pengecekan ke lapangan, apakah inspektorat nanti yang akan memimpin atau Bappeda dan Ekbang melalui monev (monitoring dan evaluasi),” kata Ranta.

Kepala Biro Ekbang Mahdani menambahkan, tak hanya serapan anggaran yang cukup baik, tetapi pada bantuan keuangan kabupaten/kota juga menunjukan angka positif pada pengadaan barang dan jasa.

"Hasil rekapitulasi progres pengadaan barang dan jasa melalui ULP (unit layanan pengadaan) tahun 2016 menunjukan hasil yang cukup baik dari 473 paket pengadaan yang bersumber dari APBD, lelang selesai sebanyak 369 paket dan lelang gagal hanya 4 paket dengan total pagu anggaran Rp858,078 miliar,” ungkapnya. [hms/ard]

Editor: Arif Darma
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Catatan Akhir Tahun Akademisi Banten: Kinerja Rano Karno Jeblok!
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top