Minggu, 24 Maret 2019 |
News Room - Pemerintahan

Bupati Kabupaten Tertinggal Ini Jadi Sorotan Gara-Gara Beli Mobil Dinas Seharga Rp1,9 Miliar

Rabu, 13 Mar 2019 | 22:47 WIB Dibaca: 275 Pengunjung

Bupati Pandeglang, Irna Narulita berfoto bersama anaknya saat sesi foto pelantikan dirinya sebagai Bupati Pandeglang pada tahun 2016. (Dok: Instagram @irnadimyati)

SERANG, [NEWSmedia] – Sebagian masyarakat di Provinsi Banten saat ini sedang menyoroti viralnya pemberitaan terkait Bupati di salah satu kabupaten tertinggal yang mendapat mobil dinas baru mewah seharga Rp1,969 miliar.

Kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Jika dua tahun sebelumnya (2017) ia dibekali kendaraan dinas mewah jenis Toyota Vellfire, kini dia mendapat kendaraan dinas baru yang lebih mewah, yaitu mobil Land Cruiser Prado yang dibeli dengan harga Rp1,969 miliar dari APBD Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2018.

Irna Narulita dilantik menjadi Bupati Pandeglang pada tahun 2016. Sebelumnya dia duduk sebagai anggota DPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Istri dari Dimyati Natakusumah (Bupati Pandeglang dua periode, 2000-2005 dan 2005-2009) itu kini pindah partai ke Demokrat.

Sontak informasi pembelian mobil dinas baru bupati wanita pertama di Pandeglang itu menjadi perbincangan di publik. Pemberitaan yang tersebar di media sosial pun mengundang reaksi beragam dari warganet.

“Menurut saya silakan saja belanja kendaraan untuk kegiatan tugas tapi harus lihat kondisi dulu. Jika kondisi warga belum kondusif lebih baik prioritaskan warga dulu apalagi harga kendaraan yang di beli terbilang mahal tak sebanding dengan kondisi warga yang sedang kesusahan. Istilahnya lebih baik berkendara dengan mobil yang terseok seok dari pada warga yang terseok seok,” tulis Ogi Yusepha di kolom komentar linimasa pada akun Facebook Banten News yang memuat informasi tentang pembelian kendaraan dinas mewah Bupati Pandeglang.

Pemilik akun facebook bernama Padri Alkatiri bahkan berkomentar sambil menyematkan foto akses jalan yang berlumpur tanah merah.

“Dari suaminya menjabat bupati sampe istrinya jdi bupati, jalan masih beginih ajh 2019, asli DS LEUWIBALANG KEC CIKEUSIK,” tulis Padri sebagai keterangan foto.

Di halaman Facebook Banten News, hingga Rabu (13/3/2019) malam pulul 22.30 WIB, postingan informasi terkait pembelian mobil dinas baru Bupati Pandeglang itu sudah dikomentari oleh 200 pengguna dan telah diposting ulang (shares) sebanyak 161 kali dengan ratusan reaksi bernada marah, kecewa dan sedih.

Diketahui, Kabupaten Pandeglang adalah salah satu dari empat kabupaten di Provinsi Banten yang statusnya sebagai daerah tertinggal. Kabupaten ini dikenal sebagai Kota Badak karena di dalamnya terdapat daerah Ujung Kulon yang menjadi habitat Badak Jawa bercula satu.

Sebelumnya kepada wartawan, Kasubag Perlengkapan Setda Pandeglang, Enjat membenarkan pembelian mobil dinas baru untuk operasional Bupati Pandeglang tersebut.

“Peruntukannya untuk operasional bupati, jadi untuk ke lapangan. Jadi sekarang operasional bupati ada dua,” kata Enjat.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Fery Hasanudin mengatakan mobil baru itu dibeli atas permintaan Bupati dan atas pertimbangan staf. Sebab menurutnya, selama ini Bupati Irna hanya memiliki satu mobil dinas jenis Velfire.

"Ya namanya bupati kan untuk kepentingan protokoler. Latar belakangnya bupati kan punya mobil yang pendek itu ya, yang dulu itu (Velfire) dan wajarlah namanya dia selama itu, kan," tutur Fery.

Dijelaskan Fery, mobil Velfire yang biasa dipakai bupati terkendala ketika turun ke lapangan. Bahkan, kata dia, bupati sering meminjam mobil milik Dinas Kominfo setiap kali mengunjungi daerah-daerah tertentu, khususnya di Pandeglag selatan.

"Masak ke lapangan suka minjem ke Kominfo, dan secara aturan (pembelian mobil dinas) boleh-boleh saja," katanya. 

Suami Bupati Irna, Dimyati Natakusumah yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang juga sempat membela. Ia menjelaskan, spesifikasi mobil tersebut diperlukan karena kondisi geografis Pandeglang dan tidak dipakai untuk urusan pribadi.

"Pandeglang itu tidak seperti di Jakarta sehingga diperlukan mobil 4WD, termasuk untuk tamu yang kadang-kadang pakai heli, pakai sedan. Tapi itu mobil rakyat. Itu mobil nggak jadi milik (pribadi), itu mobil rakyat, fasilitas," kata Dimyati seperti dilansir detik.com.

Dimyati mengatakan, mobil tersebut sudah sesuai dengan standar yang diatur Permenkeu Nomor 76/PMK.06/2015. Kapasitas maksimal silinder untuk mobil dinas kelas SUV, menurut Dimyati, adalah 3.500 cc.

"Karena di peraturannya itu cc, aturannya 3.500 cc. Speknya sama, kalau melebihi cc yang ditentukan, saya kan membuat peraturan UU, waktu membuat UU begitu, jelas aturannya. Masalah harga mobil, disesuaikan dengan mobilnya. Kan yang ditentukan bukan nilainya, tapi cc-nya," tutur eks politikus PPP ini. [dtc/idr]

Editor: Indra Gunawan
Publisher: Mulyadi
Bagikan:

KOMENTAR

Bupati Kabupaten Tertinggal Ini Jadi Sorotan Gara-Gara Beli Mobil Dinas Seharga Rp1,9 Miliar
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top