Sabtu, 23 Juni 2018 |
News Room - Pemerintahan

Bentuk Tim Saber, Pj Gubernur Banten Awasi 7 OPD Berpotensi Pungli

Rabu, 15 Mar 2017 | 18:16 WIB Dibaca: 955 Pengunjung

Pengukuhan Satuan Tugas Saber Pungli Tingkat Provinsi Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (15/3/2017)

SERANG, [NEWSmedia] - Penjabat Gubernur Banten, Nata Irawan  mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli tingkat provinsi. Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan pungutan liar di lingkungan Pemprov Banten.  

Tim Saber Pungli melibatkan seluruh unsur Forkompida Banten, seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Perguruan Tinggi, Korem dan lainnya.

"Tugasnya yaitu untuk melaksanakan pemberantasan pungli secara efektif dan efisien dengan personel yang ada," kata Nata dalam sambutannya. di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (15/3/2017).

Ia mengatakan, dari sekian banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Banten, pihaknya menilai ada tujuh OPD yang berpotensi terjadinya praktik pungli, yaitu perizinan, hibah dan bansos, kepegawaian, pendidikan, dana desa, pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa.

“Semua unsur ini ada di pemerintah provinsi, oleh karenanya kalau pihak kepolisian dan kejaksaan bahkan TNI dilibatkan,  saya kira ini akan lebih baik. Saya berharap efektifitas penyelenggaraan pemerintahan bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Praktek pungli, kata Nata, tidaklah dipandang besar kecilnya, tetapi yang dia harapkan adalah hadirnya sebuah layanan publik yang betul–betul bebas dari pungli, bebas dari kerusakan, bebas dari moral yang buruk, yang secara akumulatif merupakan sebuah tindakan yang merugikan orang banyak.

Nata juga mengajak, masyarakat luas untuk turut mengawasi kinerja Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

“Saya ingin menghimbau kepada seluruh OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD dan masyarakat luas untuk berperan aktif bersama-sama memberantas pungutan liar agar Banten ini bebas dari segala pungli,” kata Nata.

Ia juga menegaskan, jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pungli, pihaknya tidak akan segan-segan untuk memberikan hukuman.

"Proses hukum pastinya akan berjalan dan sanksi paling berat adalah pemberhentian sebagai ASN," imbuhnya. [Ahi]
 

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Bentuk Tim Saber, Pj Gubernur Banten Awasi 7 OPD Berpotensi Pungli
paslon 1 paslon 2 paslon 3 NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top