Rabu, 03 Maret 2021 |
News Room

Belum Bayar ‘Lawyer Fee’ Rp250 Juta Lagi, Calon Bupati Serang Disomasi

Sabtu, 23 Jan 2021 | 07:44 WIB Dibaca: 3858 Pengunjung

Kuasa hukum paslon nomor urut 2 saat melihatkan surat somasi di kantornya, Jumat (22/1/2021).*

SERANG, [NEWSmedia] - Calon Bupati Serang dan pasangannya, Nasrul Ulum-Eki Baehaki disomasi oleh kuasa hukumnya sendiri. Paslon yang kalah dari petahana tersebut disebut melanggar perjanjian karena belum melunasi pembayaran jasa hukum (lawyer fee) senilai Rp250 juta lagi.

“Hari ini kami sampaikan somasi pertama dan terakhir terkait perjanjian kerjasama dalam hal pemberian jasa hukum saat Pilkada 2020 kemarin,” kata Ferry Renaldy, pengacara dari kantor advokat Renaldy & Partners kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Ferry Renaldy menjadi kuasa hukum pasangan Nasrul-Eki di Pilkada Kabupaten Serang tahun 2020.

Menurut Ferry, pihaknya telah membuat perjanjian kerjasama dengan Nasrul-Eki untuk menjadi tim hukum dengan nilai kontrak sebesar Rp500 juta.

"Perjanjian itu ditandatangi pada tanggal 14 Agustus 2020. Dari kontrak Rp500 juta, baru dibayar itu pas tanda tangan itu sebesar Rp250 juta. Jadi tinggal sisanya," ujarnya.

Dalam perjanjian juga diatur kesepakatan bahwa Nasrul-Eki harus melakukan pembayaran kedua sebesar Rp225 juta (45% dari nilai kontrak) di tanggal 2 Desember 2020. Kemudian sisanya sebesar Rp25 juta dilunasi pada hari setelah pencoblosan.

“Tapi sampai saat ini kita sudah berusaha persuasif, itu tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini, terutama Nasrul Ulum, di-WA dan ditelepon pun tidak direspons,” jelasnya.

Ferry menegaskan, pihaknya akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum jika Nasrul-Eki tidak segera melunasi pembayaran jasa hukumnya.

"Kami memberikan waktu kepada Nasrul Ulum dan Eki Baehaki sampai tanggal 26 Januari 2021 untuk menyelesaikan kewajiban mereka. Kalau tidak diindahkan, kami akan melakukan langkah hukum, baik secara perdata maupun pidana,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Calon Wakil Bupati Serang Eki Baehaki mengarahkan kepada kuasa hukum pribadinya, Didi Sumardi.

“Silakan komunikasi dengan Pak Didi (kuasa hukum), terima kasih,” tulis Eki melalui pesan WhatsApp.

Kepada NEWSmedia, kuasa hukum Eki Baehaki, Didi Sumardi mengatakan pihaknya tidak akan memenuhi permintaan Ferry Renaldy.

Menurut Didi, Ferry Renaldy telah memutus kontrak secara sepihak dengan kliennya sebelum hari pencoblosan.

“Kami tidak akan memenuhi itu. Saat pemilihan dia tidak bekerja, tanggal 8 Desember dia udah koar-koar mau bikin gugatan sederhana ke PN Serang,” kata Didi.

Ia mengatakan, perjanjian kerjasama yang dibuat antara para pihak, berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dan berakhir sampai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) keluar.

“Kontraknya sampai putusan MK. Kalau sudah ke MK berarti setelah pemilu dong. Ini Pemilu aja belum selesai, dia sudah mau melakukan gugatan. Jadi belum sampai ke ujungnya. Waktu ada masalah saat pemilu, dia tidak bekerja, kami juga merasa dirugikan,” katanya.

Didi pun menyatakan siap apabila persoalan ini harus dibawa ke ranah hukum. “Itu hak dia, mau dibawa ke ranah hukum sah-sah saja, kami juga punya hak jawab dan punya hak untuk menggugat balik atas kerugian ini, karena kami jugaa merasa dirugikan,” tandasnya. [ahi]

Penulis: Ahmad Hifni
Editor: Indra Gunawan
Publisher: Muhammad Adi
Bagikan:

KOMENTAR

Belum Bayar ‘Lawyer Fee’ Rp250 Juta Lagi, Calon Bupati Serang Disomasi
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top