Jumat, 26 Februari 2021 |
News Room - Politik

Bawaslu ‘Warning’ Rano dan Pemprov, Jangan Manfaatkan Anggaran Negara

Kamis, 01 Sept 2016 | 10:39 WIB Dibaca: 928 Pengunjung

Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi.*

SERANG, [NEWSmedia] – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk mentaati Undang-Undang Pilkada Nomor 10 tahun 2016 terkait larangan pemanfaatan program sosialiasi pemerintah yang berpotensi menguntungkan Rano Karno sebagai bakal calon petahana di Pilkada Banten.

Sampai saat ini, Bawaslu Banten melihat masih banyak ditemukan pemanfaatan program sosialisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Banten yang berpotensi melanggar UU Pilkada, salah satunya memasang foto gubernur di setiap kegiatan dan sosialisasi SKPD. Bagi Bawaslu, hal tersebut dinilai berpotensi melanggar ketentuan dalam UU No 10 Tahun 2016.

Ketua Bawaslu Banten Pramono U Tanthowi menjelaskan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 3 disebutkan ‘Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Disebut potensi karena gubernur sekarang (Rano Karno) belum dapat disebut sebagai petahana, karena belum resmi didaftarkan ke KPU sebagai calon gubernur,” kata Pramono dalam siaran pers yang diterima NEWSmedia, Rabu (31/8/2016).

Menurut Pramono, Bawaslu Banten sudah melayangkan surat imbauan sebanyak dua kali ke Pemerintah Provinsi Banten ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Surat pertama disampaikan pada 11 Juli 2016, yang kedua 23 Agustus 2016.

“Namun dari hasil pengawasan kami, masih saja ditemukan adanya promosi kegiatan SKPD di jajaran Pemprov Banten yang berpotensi melanggar ketentuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujarnya.

Pramono menjelaskan dari hasil pengawasannya, hal-hal yang dinilai sebagai bentuk potensi pelanggaran atas ketentuan UU Pilkada adalah promosi kegiatan SKPD melalui media massa maupun media luar ruang yang memasang foto gubernur, bukan kepala SKPD terkait. Padahal, kata dia, dalam Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada, jelas-jelas melarang penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

”Jika penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Provinsi Banten dilakukan pada pertengahan bulan Oktober 2016, maka terhitung sejak Bulan Mei 2016 ketentuan tersebut sudah harus diindahkan,” tuturnya.

Pramono mendesak kepada Pemprov Banten untuk segera mengindahkan imbauan Bawaslu, karena sesuai ketentuan dalam UU tersebut, dalam Ayat 5 disebutkan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota.

“Kita bukan melarang Rano Karno yang disampaikan beberapa media akan mencalonkan sebagai gubernur melakukan sosialisasi, silahkan. Tapi jangan memanfaatkan anggaran negara,” tukasnya. [NM-02]

Publisher: newsmedia.co.id
Bagikan:

KOMENTAR

Bawaslu ‘Warning’ Rano dan Pemprov, Jangan Manfaatkan Anggaran Negara
NCLOTHING PROMO NEWSmedia TV
Top